DAFTAR Perusahaan Terbaru dengan Rekor Setoran Pajak Paling Tinggi di Seluruh Indonesia Cek Disini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berubah daftar perusahaan terbaru dengan setoran pajak paling besar di seluruh Indonesia bisa disimak dalam artikel berikut ini.

Sejumlah grup perusahaan di Indonesia tercatat sebagai penyumbang setoran pajak terbesar sepanjang 2023.

Hal itu berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Dalam kegiatan bertajuk "Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024" di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Jumat 26 Juli 2024.

Berikut grup usaha atau perusahaan dengan setoran pajak terbesar 2023 yang mendapat apresiasi dari DJP Kemenkeu:

- Grup Djarum-Robert Budi Hartono

• Aturan Baru! Cara Bikin Akta Kelahiran Terlambat Lebih dari 60 Hari, Syaratnya Cek Disini

- Grup Adaro-Garibaldi Thohir

- Grup Bayan Resource-Low Tuck Kwong

- Grup Indofood-Anthoni Salim

- Grup Sinarmas-Indra Widjaja

- Grup Gudang Garam-Susilo Wonowidjojo

- Grup Indika Energy-Hapsoro

- Grup MedcoEnergi-Arifin Panigoro

- Grup Musim Mas-Bachtiar Karim

- Grup Wings-Eddy William Katuari

- Grup Trakindo-Rachmat Mulyana Hamami

- Grup Agung Sedayu-Susanto Kusumo

- Grup CT Corp-Chairul Tanjung

- Grup Harum Energy-Lawrence Barki

- Grup Triputra-T P Racmat L R Imanto

- PT Pertamina (Pesero)

- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

- PT Pupuk Indonesia (Persero)

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kendati demikian, DJP Kemenkeu tidak merinci lebih lanjut berapa setoran pajak yang digelontorkan oleh grup usaha maupun perusahaan tersebut.

Tidak hanya perusahaan penyumbang setoran pajak terbesar, DJP Kemenkeu turut memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan dan media massa pendukung reformasi pajak.

Berikut daftar penerima penghargaan selengkapnya:

Badan atau lembaga internasional

DJP memberikan penghargaan kepada badan atau lembaga internasional dan otoritas pajak negara lain yang dianggap berkontribusi dalam reformasi pajak di Indonesia.

Badan internasional dan otoritas pajak negara lain tersebut, meliputi:

- Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)
- Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera)
- Australian Taxation Office (ATO)
- Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
- Asian Development Bank (ADB)
- Agence Française de Développement (AFD)
- Japan International Cooperation Agency (JICA)
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)
- World Bank
- National Tax Agency Japan (NTA)
- National Tax Service Korea (NTS)
- International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)
- International Monetary Fund (IMF)
- European Business Chamber of Commerce (EuroCham) Indonesia.

Instansi pendukung reformasi pajak

DJP juga memberikan apresiasi kepada instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang tercatat sebagai pendukung reformasi pajak.

Instansi tersebut, termasuk:

- Deputi Komisioner Perencanaan Strategis, Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Departemen Keuangan Bank Indonesia (BI)
- Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- Staf Ahli Kelembagaan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri)
- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Jampidsus Kejagung RI)
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung RI
- Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Ombudsman Republik Indonesia–Yeka Hendra Fatika (anggota Ombudsman RI)
- Media massa pendukung reformasi pajak

Media massa juga tidak luput dari penghargaan yang diberikan DJP Kemenkeu. Berikut daftar media massa pendukung reformasi pajak:

- SCTV
- Kompas
- DDTC News
- Bisnis Indonesia
- Antara
- Kumparan
- Investor Daily
- Pajak.com
- CNN Indonesia
- Tempo.

Pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat

Sejauh ini perjalanan reformasi pajak juga sudah mulai berlangsung di Indonesia.

Perjalanan yang dimulai pada 1983 tersebut telah melewati berbagai fase penting terkait kondisi global, penerapan kebijakan perpajakan, hingga milestone atau tonggak pencapaian penerimaan pajak.

Kondisi global yang mewarnai perjalanan DJP, antara lain krisis moneter 1998 dan krisis global pada 2008.

Sementara itu, sejumlah kebijakan perpajakan pernah diterapkan pemerintah, termasuk sunset policy, tax amnesty, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

• BERUBAH Cara Baru Naik Kereta Api Lewat Stasiun Berbeda dari yang Tercantum di Tiket

Terbaru, DJP juga mulai menerapkan integrasi atau pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(*)

# Berita Viral

‎Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News