Pemkab Kapuas Hulu Perbaiki Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk Martinus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu kembali telah menganggarkan untuk penanganan long segment infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dari dana alokasi khusus (DAK).

Kali ini Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, telah melaunching penanganan long segment Ruas Jalan Mataso - Ulak Pauk di Martinus, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, pada Senin 24 Juni 2024.

Bupati menyampaikan bahwa, untuk penanganan long segment infrastruktur ruas jalan tersebut, Pemda Kapuas Hulu telah menganggarkan sebesar Rp 10 miliar dari DAK tahun 2024.

"Jadi dari anggara Rp 10 miliar itu, digunakan untuk menangani jalan, diantaranya aspal 1,7 kilometer, mulai dari ujung aspal ke arah nanga sungai," ujarnya kepada wartawan, Selasa 25 Juni 2024.

• Penutupan Festival Budaya Kapuas Hulu, Bupati Minta Tahun Depan Libatkan Semua Suku

Selainnya itu jelas Fransiskus Diaan, digunakan juga untuk pengerjaan boks 1 unit, rehabilitasi jembatan 1 unit, timbunan rawan banjir atau longsor sepanjang 208 m, perataan badan jalan sepanjang 6 kilometer.

"Kami lakukan launching ini sebagai bentuk sosialisasi pembangunan, agar masyarakat tahu, sehingga masyarakat mendukung. Bila penanganan jalan ini lancar, selesai dengan baik, masyarakat juga yang menikmatinya," ucapnya.

Fransiskus Diaan juga menyatakan, selama ini menjabat sebagai Bupati Kapuas Hulu, dirinya terus berusaha untuk memaksimalkan terus melakukan pembangunan daerah, namun ada beberapa kendala yang harus dihadapi.

"Sejak awal menjabat tahun 2021, APBD Kapuas Hulu banyak terpakai untuk penanganan Covid-19, berlanjut peralihan di 2022 dan 2023 APBD mulai ditentukan peruntukannya oleh PMK, dimana anggaran peningkatan infrastruktur berkurang, lalu pada 2024 ini anggaran besar terserap untuk Pilkada," ujarnya.

Namun jelas Fransiskus Dian, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terus berusaha hadir untuk melakukan pembangunan di daerah, dari luar APBD, baik itu infrastruktur, pendidikan dan kesehatan itu sendiri.

"Kalau ada daerah yang belum tertangani, kami mohon maaf, karena keterbatasan anggaran dan pembatasan aturan. Kita akan lakukan semua secara bertahap," ungkapnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini