Hadapi Indonesia Emas 2045, Suib: Kalau di Pemerintahan Saya Akan Berikan Beasiswa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ikatan Pelajar dan Osis Khatulistiwa menggelar dialog bertajuk 'senggol Bang Suib pelajar menggugat DPRD menjawab' di Warkop Panglima Jl Panglima Aim, Pontianak Timur, Minggu 9 Juni 2024.

Para peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini menyampaikan gugatan berkaitan dengan tantangan dunia pendidikan kepada Suib yang merupakan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Kata Suib, di negara-negara berkembang seperti Indonesia latar belakang pendidikan sangat diutamakan, bahkan sangat menentukan bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.

"Beda dengan dengan di negara-negara maju, itu yang diutamakan adalah kualitas diri atau skill," katanya.

Suib menegaskan bahwa apapun latar belakangnya seseorang tetap berhak untuk mengenyam pendidikan yang cukup.

Ia berpesan agar para pelajar memiliki semangat yang besar untuk menempuh pendidikan, sehingga menjadi bekal di masa depan.

Para anak muda juga dipesankan untuk berhati-hati jangan sampai terjerumus dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat.

"Kita harus punya standar diri dulu, kalau kita mengikuti situasi yang hari ini nantinya kita abai, kita tidak terkontrol," ucapnya.

"Siapapun orang di dunia ini baik itu yang jadi presiden, yang jadi DPR, atau yang jadi pengusaha itu mereka belajar," ujarnya.

Hari ini, lanjut Suib, pemerintah menargetkan Indonesia Emas di tahun 2045.

• Mengenal Suib, Bakal Calon Wakil Gubernur Kalbar Dari Partai Hanura

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia diharapkan menjadi bekal menjadi negara maju.

"Indonesia akan menjadi negara ketika anak-anak mudanya bersemangat untuk meningkatkan kualitas diri," tuturnya.

"Tetapi catatannya adalah ketika Indonesia Emas itu gagal berarti pemuda hari ini kurang meningkatkan kualitas diri sehingga Indonesia gagal menjadi negara maju," tegasnya.

Oleh karenanya Suib menyatakan, sebagai wakil rakyat ia kerap menekankan agar pemerintah dapat menyediakan pendidikan yang merata di seluruh daerah, bahkan hingga ke pelosok.

"Makanya saya mengkritik bahwa PPDB itu tidak adil, karena UU sudah menentukan bahwa semua anak di negeri ini bahkan hingga pelosok wajib mendapatkan pendidikan yang layak,"