Tujuan Demokrasi Pancasila : Pengertian, Ciri, Prinsip, dan Asasnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila Pancasila.

Istilah secara formal pertama kali dicantumkan dalam Tap MPRD Nomor XXXVII/MPRS/1968 yang menjelaskan tata cara bermusyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat atau suara terbanyak.

Demokrasi merupakan kombinasi dari dua kata yaitu ‘demos’ yang berarti rakyat dan ‘kratos’ yang berarti pemerintahan.

Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat.

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada asas-asas Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan.

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang merupakan sesuai dengan kepribadian bangsa.

Pemerintahan ini dibangun dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat.

Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya serta memastikan bahwa perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan yang seharusnya.

• Keutamaan Puasa Idul Adha, Lengkap Niat Puasa Zulhijjah, Tarwiyah, dan Arafah

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Ahli Prof. Notonegoro

Prof. Notonegoro adalah seorang akademisi dan pakar hukum di Indonesia. Dia adalah salah satu pendiri dan pimpinan Lembaga Penelitian Hukum Nasional (LP2HN) yang berbasis di Universitas Brawijaya, Malang. Prof. Notonegoro juga merupakan salah satu peneliti dan pengajar hukum di bidang hukum nasional dan internasional.

Menurut Prof Notonegoro, demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang diarahkan oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah dan perwakilan yang didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

• Kedaulatan berada di tangan rakyat
• Selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong
• Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
• Terdapat keselarasan antara hak dan kewajiban
• Menghargai hak asasi manusia
• Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat
• Tidak mengadopsi sistem partai tunggal
• Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil
• Tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas yang menindas
• Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

• Contoh Syair Nadhom Asmaul Husna, Lengkap Bacaan Arab, Latin, dan Arti Nadhom Asmaul Husna

Prinsip Demokrasi Pancasila

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat
3. Badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya
4. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat, menjadi dasar pelaksanaan pemilihan umum
5. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945
6. Terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban
7. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara
8. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
9. Menerapkan otonomi daerah untuk membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat
10. Pemerintah harus menurut hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, di mana Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (machtstaat)
11. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi sebagai hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas
    Serta kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
     

Tujuan Demokrasi Pancasila

Adapun tujuan demokrasi pancasila sebagai berikut:

• Mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempersatukan Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan asas keTuhanan Yang Maha Esa, serta melahirkan sikap dan perilaku yang menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia.
• Mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pemerintahan yang bertanggung jawab, perundang-undangan yang dipatuhi, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara. Pemerintah harus berkegiatan sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam Pancasila seperti keberagaman, persatuan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

• Contoh Materi PPkn, Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika di Kehidupan Sehari-hari