Sekda Ismail Tegaskan Pemkab Mempawah Komitmen Kembangkan Pendidikan Kesetaraan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mempawah Ismail mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan kesetaraan, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Hal tersebut Ismail pertegas ketika menghadiri Lokakarya Konsultasi dan Membangun Komitmen TAPD Kabupaten/ Kota untuk Mendukung Rencana Implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pendidikan Kesetaraan pada APBD TA 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Ibis Pontianak, Rabu 28 Februari 2024.

"Selain berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan kesetaraan, Pemkab Mempawah juga siap menyediakan dana pendamping yang disyaratkan dalam bantuan keuangan khusus ini," tegas Ismail.

Ismail menerangkan, perlu regulasi yang jelas dan tegas yang telah tersusun dalam peraturan sehingga tidak menjadi masalah.

Selain itu juga perlu disusun pola pengajaran yang akan diberikan kepada peserta pendidikan kesetaraan sehingga dapat terlaksana dengan maksimal sesuai dengan tujuan.

Baca juga: Kapolres Mempawah Monitoring Langsung Rapat Pleno Rekapitulasi Surat Suara di Tingkat Kabupaten

"Pola pengajaran yang tersusun dapat memberikan manfaat bagi peserta pendidikan kesetaraan," ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Sosial dan SDM Pemprov Kalbar, Alexander Rombonang mengatakan kegiatan ini sebagai upaya untuk meningkatkan IPM di Kalbar, karena saat ini IPM Kalbar berada di posisi yang tidak baik dimana ada posisi 5 terbawah provinsi se-Indonesia.

Alexander Rombonang melanjutkan dalam menentukan IPM terdapat tiga komponen utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi pendapatan masyarakat, dengan beberapa indikator, namun angka yang dapat meningkatkan IPM ialah bidang pendidikan dengan cara meningkatkan lama sekolah yang ada di Masyarakat.

“Ada beberapa kabupaten yang angka rata-rata sekolahnya tinggi, namun secara umum di Kalbar baru 7 tahun lebih," ujarnya.

Alexander Rombonang menyampaikan terdapat beberapa bantuan untuk pendidikan kesetaraan dengan batas usia maksimal 24 tahun, dengan angka rata-rata pendidikan di kalbar diatas 25 tahun sehingga perlu disusun program untuk mempercepat pendidikan kesetaraan ini dengan nama program bantuan khusus kesetaraan yang akan di berikan ke kabupaten/ kota.

Alexander Rombonang melanjutkan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyaluran BKK salah satunya kabupaten/ kota harus menyediakan dana pendamping, sehingga BKK ini dapat diusulkan oleh pihak terkait dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

"BKK dapat diusulkan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan akan diverifikasi oleh Pemprov," ujarnya.

Turut hadir bersama Sekda Ismail yakni Kepala Dikporapar Kabupaten Mempawah El Zuratnam dan Kepala Bappeda Kabupaten Mempawah Ami Febrianto. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini