Simak Syarat Pontianak Jadi Pilot Project Kota Anti Korupsi, Sudah Terpenuhi?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak tengah dipersiapkan untuk menjadi pilot project Kota Anti Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apa saja syaratnya?

Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rino Haruno menerangkan terdapat beberapa syarat yang harus dipersiapkan untuk menjadi Kota Anti Korupsi. 

"Di antaranya skor Monitoring Center of Preventation (MCP) harus di atas 95. Selanjutnya adalah skor Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2023 minimal 68 serta persyaratan lainnya. Kemudian nilai Sakip minimal B, kepatuhan pelayanan publik minimal B, Indeks SPBE minimal 2,5, maturitas SPIP juga," ungkap Rino Haruno saat hadir di Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Anti Korupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu 21 Februari 2024.

Dari skors tersebut, pihaknya kemudian akan melakukan verifikasi terhadap Aparat Penegak Hukum (APH).

“Harus ada kebijakan untuk menghindari konflik kepentingan, kemudian menanamkan nilai antikorupsi sejak dini di sekolah-sekolah maupun melibatkan seni dan budaya terhadap nilai antikorupsi,” kata Rino Haruno.

• Top 3 Pontianak Hari Ini: Beras di Flamboyan Tembus Rp19 Ribu, MTQ Pontim Perlombakan 14 Cabang

Sudah Penuhi Indikator Minimal

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyebut Kota Pontianak sudah melebihi setiap indikator minimal untuk menjadi pilot project Kota Anti Korupsi oleh KPK.

"Misalnya untuk skor SAKIP, Kota Pontianak pada tahun 2023 memperoleh predikat BB dengan skor 72,58. Kemudian MPC Kota Pontianak mencapai 93,13 persen. Harapan kita pelaksanaan FGD dari KPK ini memacu semangat dari kepala OPD yang notabene menjadi penentu program bagi masyarakat Kota Pontianak untuk menanamkan nilai antikorupsi dari segala arah," ujar Ani Sofian usai memaparkan indikator pada Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Rabu 21 Februari 2024.

"Tentu persoalan korupsi tidak hanya kepada perilaku korupsi. Ia bisa bermula dari hal kecil disekitar kita. Mudah-mudahan melalui FGD ini, Pemkot Pontianak mendapatkan pencerahan dalam penyelenggaraan kegiatan sehingga terhindar dari perilaku korupsi," ujarnya.

• Soal Pontianak Akan Jadi Pilot Project Kota Anti Korupsi, Pj Wako: Sudah Lebihi Indikator Minimal

Ani berharap pelaksanaan FGD dari KPK ini memacu semangat dari kepala OPD yang notabene menjadi penentu program bagi masyarakat Kota Pontianak untuk menanamkan nilai antikorupsi dari segala arah.

"Dari capaian MCP ini, kami yakin Pontianak dapat mengejar target MCP yang ditetapkan yaitu 95. Dan berbanding lurus dengan peningkatan SPI," ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi menambahkan, pendidikan antikorupsi di Kota Pontianak sudah berjalan sejak tahun 2010 dan telah diikuti seluruh sekolah negeri di Kota Pontianak, mulai dari SD sampai SMP. 

Saat itu, pendidikan antikorupsi disandingkan dengan pendidikan karakter, kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota (Perwa) tahun 2021 tentang antikorupsi.

"Bahkan sekolah kita ikut menyusun silabus pilot project anti korupsi secara nasional," ujarnya.

Mulyadi juga mengatakan, untuk mengenalkan pendidikan antikorupsi sejak dini, para tenaga pendidik di sekolah-sekolah menggunakan inovasi terkini misalnya dengan membuat kompetisi film pendek dengan tema anti korupsi.

"Antikorupsi tidak punya kurikulum sendiri, tapi sinkron, sampai detail seragam dilabelkan antikorupsi maupun slogan tentang kejujuran," ujarnya.