Rakor Keimigrasian di Singkawang Hadirkan Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Menkopolhukam RI

Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Munandar, memberikan paparan mengenai strategi ke depan dalam meningkatkan kinerja keimigrasian di wilayah.

Penulis: Hadi Sudirmansyah | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto dan juga menghadirkan Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Menkopolhukam RI, Drs. Nugroho, Bc.IP., M.Si saat hadiri Rakor Keimigrasian pada Kamis 22 Februari 2024 di Grand Ballroom Mahkota Hotel Singkawang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Kanwil Kemenkumham Kalbar terus melakukan penguatan fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta pelaksanaan tugas teknis keimigrasian.

Melalui Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar Rakor Penguatan Tugas dan Fungsi Substantif dan Fasilitatif Keimigrasian yang diikuti perwakilan dari Kanwil, Kasatker Kantor Imigrasi, dan Rudenim Se Kalbar

Rakor Keimigrasian yang berlangsung pada Kamis 22 Februari 2024 di Grand Ballroom Mahkota Hotel Singkawang yang dibuka oleh Kakanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto dan juga menghadirkan Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Menkopolhukam RI, Drs. Nugroho, Bc.IP., M.Si,

Dalam arahannya Kakanwil Tito menekankan pentingnya hasil dari Rakor ini dalam memperkuat tugas dan fungsi Kemenkumham Kalbar.

"Pada tahun ini, telah diterbitkan SK Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, di mana Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 23 Rencana Aksi yang harus dilaksanakan. Di wilayah ini, terdapat kewajiban untuk melaksanakan 4 Rencana Aksi, termasuk perluasan pelayanan e-paspor, peningkatan kapasitas produksi paspor, peningkatan pengawasan terhadap kasus TPPO dan TPPM lintas negara, serta pengawasan dan penindakan keimigrasian yang belum optimal," ungkapnya

Baca juga: Personel Ops Liong Kapuas 2024 Polres Singkawang Tingkatkan Pengamanan Menjelang Perayaan Cap Go Meh

Ia juga berharap agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di Kalbar dapat memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) seperti Kanim Singkawang dan Kanim Ketapang.

Sementara Koordinator Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Menkopolhukam RI, Drs. Nugroho, Bc.IP., M.Si, yang menekankan pentingnya perubahan dalam pelayanan publik tanpa gratifikasi dan pungutan liar.

Dan juga Kasubbag Humas, RB dan TI, Kemenkumham Kalbar Zulzaeni Mansyur juga menyampaikan Reformasi Birokrasi "Mendorong Satker Menuju Zona Integritas WBK/WBBM".

Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Munandar, memberikan paparan mengenai strategi ke depan dalam meningkatkan kinerja keimigrasian di wilayah.

Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, Hasanin, menegaskan bahwa tujuan dari Rakor ini adalah untuk memperkuat tugas dan fungsi Keimigrasian di wilayah serta memperkuat konektivitas antara Divisi Keimigrasian dan Satuan Kerja Imigrasi yang ada di Kalimantan Barat.

"Dari Rakor ini, kami berharap dapat meningkatkan kinerja Imigrasi ke depan, baik dari segi ketepatan, kecepatan, keakuratan, maupun transparansi dalam penyajian data substantif dan fasilitatif, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi, khususnya Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat," pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved