Pengamat Politik Untan Sebut Money Politic Masih Masif Dilakukan Oknum Caleg untuk Raih Suara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Dr Jumadi menilai pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 tidak lebih baik dari pemilu sebelum-sebelumnya.

Pasalnya praktek money politic masih secara masif dilakukan oleh oknum Calon Legislatif (Caleg) untuk mendapatkan nafsunya.

Tentu hal tersebut, dikatakannya masih menjadi problem dan PR besar pada setiap pesta demokrasi di Indonesia.

“Dari pengamatan saya pemilu tahun 2024 ini tidak lebih baik. Karena masih masif juga oknum para Caleg melakukan Money Politc untuk mendapatkan nafsunya . Ini tentu menjadi problem demokrasi kita,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Minggu 18 Februari 2024.

Memang tindakan terkait money politi ini, dikatakannya pada tatanan regulasinya juga perlu diperbaiki. Hal ini perlu, agar bisa ditindak bagi pelaku money politic tersebut.

Baca juga: Ketua DPD Partai Hanura Kalbar Masih Akan Menunggu Hasil Rekapitulasi Data

“Sehingga ada kekuatan bagi lembaga pengawas untuk melakukan tindakan. Karena memang modusnya juga beragam (Money Politic) tidak dalam bentuk cash saja. Nah fenomena pemberian bantuan juga menjadi money politic untuk meraup dukungan politik,” tegasnya.

“Jadi kita masih banyak PR pada tiap pelaksanaan pemilu,” tambahnya.

Terkait Money Politic ini, dikatakannya seperti simbiosis mutualisme. Dimana oknum Caleg menawarkan dengan memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat.

“Sementara ditingkat masyarakat kita saat ini masih punya masalah , sehingga ada yang aji mumpung. Jadi ini kembali lagi ke tingkat elit politik untuk memberikan ketauladanan, karena kalau melihat dibawah masyarakat masih punya masalah mengenai ekonomi,” jelasnya.

Sehingga hal tersebut, dikatakannya masih menjadi masalah ditengah masyarakat. Sehingga perlu adanyanya perubahan kultur dan struktural.

Ditambah lagi para elit politik yang masih menggunakan uang dalam perpolitkan di Indonesia.

“Jadi mereka tidak perlu jual gagasan dalam berpolitik , apa lagi pelaksanaannya dibarengi dengan pemilihan Capres. Sehingga tenggelam jadinya kampanye dengan visi misi itu,” jelasnya.

Padahal jika berkaca pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa money politic itu haram.

“Tapi kenapa ini masih sangat masif , dan ini menjadi suatu masalah. Tapi masyarakat kita masih mempraktekannya,”ujarnya.

Maka dari itu, hal yang perku diperbaiki adalah regulasi agar penegakan hukum lebih mudah dijalankan. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini