Aturan Pejabat Negara Ikut Kampanye Terbaru 2024, Pengajuan Cuti hingga Jadi Tim

- Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota yang ditetapkan sebagai anggota tim Kampanye Pemilu jika melaksanakan Kampanye Pemilu dalam waktu bersamaan maka tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

- Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atas nama Presiden.

• Akan Ikuti Kampanye Terbuka, Bupati Kapuas Hulu Cuti Selama Seminggu

Pejabat Negara yang tidak boleh ikut tim kampanye pemilu

Adapun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada sejumlah daftar pejabat negara yang tidak boleh dilibatkan sebagai tim kampanye pemilu.

Hal itu sebagaimana termuat dalam Pasal 280 ayat (2) dan (3). Pejabat-pejabat negara itu meliputi:

- Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakimkonstitusi pada Mahkamah Konstitusi.

- Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan

- Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi Gubernur Bank Indonesia; direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN/BUMD

- Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;

- Aparatur sipil negara (ASN);

- Anggota TNI dan Polri

- Kepala desa;

- Perangkat desa;

- Anggota badan permusyawaratan desa;

- Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

‎Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News