Aturan Pejabat Negara Ikut Kampanye Terbaru 2024, Pengajuan Cuti hingga Jadi Tim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak aturan masa kampanye terbaru 2024 mulai dari pengajuan cuti hingga menjadi bagian dari tim kampanye.

Pejabat negara yang menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden maupun yang menjadi tim kampanye bisa mengajukan cuti saat masa kampanye.

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Aturan cuti saat masa kampanye

Dalam Pasal 62 disebutkan Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

• Apakah Boleh Presiden dan Pejabat Negara Lain Ikut Kampanye?

Pasa 2 poin 2 PKPU 15/2023 mengatur hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu yakni pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik dengan catatan diwajibkan tetap memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.

Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu juga harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Pengajuan cuti harus diproses secara tertulis dan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu.

Surat cuti juga harus disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Aturan cuti berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai cuti wakil menteri.

Mutatis mutandis maksudnya adanya perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Aturan Kepala Daerah menjadi tim kampanye

Sebagaimana pasal 64 PKPU 15/2023 mengatur tentang hak Kepala Daerah menjadi tim kampanye.

Berikut poin pentingnya:

- Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati,vatau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim Kampanye Pemilu.