40 Soal dan Jawaban Ulangan PPKN Kelas 10 Kurikulum Merdeka, Ujian Semester 1 Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut sejumlah contoh soal pada pelajara PPKN Kelas 10 dalam menghadapi UAS/PAS pada semester 1.

Terdiri dari soal pilihan ganda lengkap dengan kunci jawaban sebagai panduan.

Soal merupakan rangkuman dari materi pelajaran saat ini yang sedang berlangsung dalam kurikulum merdeka.

Pastikan seluruh soal dipelajari secara seksama.

Soal PPKN Kelas 10

Baca juga: 40 Soal dan Jawaban PPKN Kelas 10 Kurikulum Merdeka Ujian Sekolah UAS/PAS, SAS Semester 1

1. Negara adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono
Jawaban: b

2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a

3. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. eksekutif dan yudikatif
Jawaban: a

4. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c

5. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer

e. presidensial
Jawaban: b

6. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b

7. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d

8. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e

9. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Jawaban: e

10. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga
Jawaban: c

11. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a

12. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d

13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
a. monopolis
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: b

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai....
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. negara intergralistik
e. negara federal
Jawaban: a

15. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah....
a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial
d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat
Jawaban: d

16. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: a

17. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. lembah
e. pagar tembok
Jawaban: e

18. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara asing menjadi warga negara suatu negara disebut....
a. naturalisasi
b. deportasi
c. imigrasi
d. imigrasi
e. transmigrasi
e. sosialisasi
Jawaban: a

19. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah....
a. sungai
b. pegunungan
c. danau
d. patok besi
e. lembah
Jawaban: d

20. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah negara
e. wilayah teritorial
Jawaban: b

21. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu....
a. John Sheldon
b. Hugo de Groot
c. Montesuieu
d. Miriam Budiardjo
e. John Locke
Jawaban: a

22. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
a. res communis
b. res nullius
c. res sanguinis
d. res soli
e. res teritorial
Jawaban: b

23. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984
Jawaban: c

24. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut....
a. batas laut teritorial
b. batas zona bersebelahan
c. zona ekonomi ekslusif
d. batas landas benua
e. batas regional kelautan
Jawaban: c

25. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah ekstrateritorial
e. wilayah negara
Jawaban: d

26. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999

d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999
Jawaban: d

27. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. eksaminatif
Jawaban: a

28. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan....
a. konstitutif
b. eksekutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. moneter
Jawaban: e

29. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck
Jawaban: b

30. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982
Jawaban: a

31. Lembaga politik yang dibentuk oleh masyarakat atas dasar kebebasan warga negara dalam berorganisasi merupakan pengertian dari lembaga ….
a. negara
b. pemerintah
c. suprastruktur
d. insfrastruktur
e. independen

Jawaban : d

32. Perhatikan pernyataan di bawah ini:
(1) Parpol
(2) POLRI
(3) KPK
(4) KOMNAS HAM
(5) ORMAS
(6) LSM
Dari peryataan di atas yang termasuk dalam lembaga insfrastruktur politik ditunjukkan oleh nomer ….
a. (1), (2), dan (3)
b. (2), (3), dan (4)
c. (3), (4), dan (5)
d. (4), (5), dan (6)
e. (5), (6), dan (1)

Jawaban : e

33. Menyatakan keadaan damai, perang, mengangkat duta besar atau konsul merupakan salah satu tugas dan wewenang presiden sebagai kepala ….
a. pemerintahan
b. negara
c. eksekutif
d. federatif
e. NKR

Jawaban : b

34. Lembaga MPR merupakan lembaga negara yang memiliki jumlah anggota sebanyak 692 yang terdiri dari lembaga ….
a. DPR dan DPRD
b. DPR dan BPK
c. DPR dan DPD
d. DPR dan DPA
e. MA dan KY

Jawaban : c

35. Dalam pasal 22 C UUD NRI Tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang dipilih dari setiap provinsi dengan cara ….
a. di angkat oleh presiden
b. di usulkan oleh gubernur
c. pemilihan umum
d. diangkat oleh pemda
e. diusulkan MPR

Jawaban : c

36. Lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi adalah ….
a. DPR
b. MPR
c. MA
d. MK
e. KY

Jawaban : c

37. Lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang untuk mengusulkan hakim agung, menjaga, menegakkan kehormatan dan martabat perilaku seorang hakim adalah ….
a. MA
b. MK
c. KY
d. DPA
e. Presiden

Jawaban : c

38. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Kekuasaan federative
(2) Kekuasaan inspektif
(3) Kekuasaan yudikatif
(4) Kekuasaan eksekutif
(5) Kekuasaan legislatif
(6) Kekuasaan konstitutif

Dari pernyataan di atas yang merupakan sistem pembagian kekuasaan menurut tokoh bernama Montesquieu ditunjukkan oleh nomor ….
a. (1), (2) dan (3)
b. (2), (5) dan (4)
c. (3), (5) dan (1)
d. (4), (5) dan (3)
e. (5), (6) dan (3)

Jawaban : d

39. Di bawah ini yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan federatif menurut tokoh John Locke adalah ….
a. mengusulkan RUU dan RAPBN
b. menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
c. mengangkat hakim dan jaksa
d. mengesahkan RUU menjadi UU
e. melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara

Jawaban : b

40. Kekuasaan untuk merubah dan menetapkan UUD merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan ….
a. eksekutif
b. konstitutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. federatif

Jawaban : b

Cek berita lain seputar ujain sekolah di sini