Disaksikan Menteri Hukum dan HAM RI, SMK SMTI Pontianak Terima Piagam Sekolah Sadar Hukum dan HAM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – SMK SMTI Pontianak menerima piagam penghargaan sebagai Sekolah Sadar Hukum dan HAM dalam acara Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Launching Program Pembentukan dan Pembinaan Sekolah Sadar Hukum dan HAM, yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (disingkat Kemenkumham) Kalimantan Barat di Pendopo Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Selasa 28 November 2023.

SMK SMTI Pontianak tercatat sebagai sekolah binaan sadar hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Nomor : W.16-7259.HN.04.04 tentang Pengukuhan Sekolah Binaan Sadar Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

Perilaku Sadar Hukum merupakan implementasi terhadap aturan-aturan hukum dan sedapat mungkin tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Piagam Sekolah Binaan Sadar Hukum dan HAM diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, Muhammad Tito Andrianto kepada Kepala SMK SMTI Pontianak, Marwandi.

"Alhamdulillah, SMK SMTI Pontianak telah dikukuhkan sebagai Sekolah Binaan Sadar Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat,"ucap Marwandi.

"Pada hari ini, SMK SMTI Pontianak secara resmi menerima Piagam Sekolah Binaan Sadar Hukum dan HAM dari Bapak Tito, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat, yang disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly," terangnya.

• Tingkatkan Daya Saing SDM Industri, SMK-SMTI Pontianak Gandeng MPI di Silver Expert

Kegiatan penyuluhan hukum di sekolah untuk membentuk Sekolah Sadar Hukum dan HAM bisa diukur dengan 7 (tujuh) indikator kriteria.

Sejauh ini, Bidang Kesiswaan SMK SMTI Pontianak telah menyelenggarakan berbagai program penyuluhan hukum bagi seluruh siswa untuk menumbuhkan perilaku sadar hukum sedari dini.

"Kami senantiasa mengedukasi siswa - siswi SMK SMTI Pontianak melalui berbagai program penyuluhan hukum, diantaranya Penyuluhan Bebas NAPZA, Tertib Lalu Lintas, Pengetahuan HAKI, Budaya Bebas dari Korupsi, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Pelestarian Lingkungan, dan Menghindari Perkelahian Massal atau Tawuran,” lanjut Marwandi.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI menerangkan bahwa daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi sangat mendukung iklim investasi.

"Peningkatan sadar hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global karena daerah dengan tingkat kesadaran hukum tinggi, sangat mendukung iklim investasi. Dengan demikian kita dapat mewujudkan ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan atau Epicentrum of Growth,“ ucap Yasonna Hamonangan Laoly.

• Siswa SMK SMTI Pontianak Raih 3 Awards Medallion for Excellence Dalam LKS SMK Nasional 2023

Turut hadir pada acara tersebut, Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, DPRD Kalimantan Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Panglima KODAM XII/Tanjungpura Pontianak, Komandan Lanud Supadio Pontianak, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalimantan Barat.

"Di samping itu, dengan penerimaan penghargaan dalam acara yang melibatkan berbagai elemen stakeholder di Kalimantan Barat dan dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya, semoga nama SMK SMTI Pontianak semakin dikenal sebagai sekolah vokasi naungan BPSDMI Kemenperin RI yang unggul dan berdaya saing," tutupnya. (*)