Soal Kelas 12

SOAL PKN Kelas 12 Ulangan/Ujian Semester 1 2023 Lengkap Kunci Jawaban UAS, SAS PKN Kurikulum Merdeka

Selain soal PKN dalam artikel ini juga merangkum soal dan kunci jawaban semua mata pelajaran kelas 12.

Editor: Syahroni
GRAFIS TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ENRO
Kumpulan soal dan kunci jawaban PKN kelas 12. 

23. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan syarat ialah ....
a. mempunyai tujuan negara .
b. mempunyai pemerintahan yang stabil .
c. manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah mendapatkan pengakuan dari negara lain
d. mempunyai konstitusi
e. mempunyai ideologi .
Jawaban : C

24. Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....
a. kekuasaan Eksaminatif .
b. kekuasaan Federatif .
c. kekuasaan Konsultatif .
d. kekuasaan Eksekutif .
e. kekuasaan Kehakiman .
Jawaban : E

25. John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri , urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
a. Legislatif .
b. Eksekutif .
c. Yudikatif .
d. Federatif .
e. Eksaminatif .
Jawaban : D

26. Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
a. Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
b. Eksekutif , Yudikatif , federatif .
c. Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
d. Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
e. Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .
Jawaban : C

27. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan yang tingkatannya ...
a. diatas undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar.
b. dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPU ).
c. diatas Peraturan Pemerintah sejajar dengan Undang - Undang .
d. diatas Undang - Undang terhadap KEPRES.
e. dibawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang .
Jawaban : E

28. Perhatikan negara-negara dibawah ini:
1. Inggris.
2. Amerika Serikat ,
3. Cina .
4. Malysia .
5. Indonesia .
Dari beberapa negara diatas mana yang menganut sistem pemerintahan Presidentiil ?
a. 2 dan 5 .
b. 2 dan 3 .
c. 3 dan 4 .
d. 4 dan 5 .
e. 1 dan 3
Jawaban : A

29. Pancasila menjamin Hak Asasi Manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai - nilai Pancasila dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu ...
a. nilai ideal , nilai religius , nilai estetika .
b. nilai ideal , nilai instrumental , nilai praksis .
c. niali ideal , nilai praksis , nilai religius .
d. nilai instrumental , nilai praksis , nilai sosial .
e. nilai ideal , nilai instrumental , nilai keindahan .
Jawaban : B

30. Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
a. nilai sosial .
b. nilai praktis .
c. nilai ideal .
d. nilai instrumental .
e. nilai religius .
Jawaban : C

31. Sekumpulan gagasan, ide, keyakinan , kepercayaan dan cita -cita yang menyeluruh dan sistimatis dalam bidang politik disebut ....
a. ideologi.
b. cita - cita .
c. pandangan hidup .
d. prinsip .
e. paradigma .
Jawaban : A

32. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputus perkaranya disbut azas ....
a. nebus in idem .
b. pacta sunt servanda .
c. rebus sic stantibus .
d. inadmissible .
e. admissible .
Jawaban : A

33. Pelanggaran HAM Internasional salah satunya berbentuk pembunuhan adalah pelanggaran HAM dalam kategori .....
a. kejahatan genosida.
b. invasi .
c. kejahatan perang .
d. agresi .
e. kejahatan melawan kemanusiaan .
Jawaban : E

34. Korl Donitz dari Jerman , Hideki Tojo dari Jepang , Saddam Hussein dari Irak telah diadili oleh Pengadilan Internasional karena melanggar HAM dalam kategori ....
a. The Crime of Genocide .
b. Crime Againts Humanity .
c. The Crime of Aggression .
d. War Crime .
e. Kejahatan melawan kemanusiaan .
Jawaban : D

35. Ketentuan konstitusional Keuangan Negara sebagai mana diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
a. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang .
b. macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang - undang.
c. Negara memiliki suatu Bank Sentral .
d. RAPBN di ajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR.
e. Hal - hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang - undang .
Jawaban : D

36. Lembaga Negara yang kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara , juga tidak sama dengan kementrian negara yang tugasnya menetapkan kebijakan moneter adalah ....
a. Badan Pemeriksa Keuangan .
b. Bank Sentral .
c. Dewan Pertimbangan Presiden .
d. Mahkamah Konstitusi .
e. Bank Syariah .
Jawaban : B

37. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dan hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan kepada ......
a. DPR dan DPRD .
b. DPR dan DPD .
c. DPD dan DPRD .
d. Menteri Keuangan dan Mahkamah Konstitusi .
e. Kepolisian dan Kejaksaan Agung .
Jawaban : A

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved