Kunci Jawaban

Kunci Jawaban IPS Kelas 8 SMP Halaman 236 Kurikulum Merdeka, Perekonomian Masa Demokrasi Terpimpin

soal dan kunci jawaban kelas 8 SMP pada soal Halaman 236 Tema 4 Pembangunan Perekonomian Indonesia dikutip dari buku kurikulum merdeka...

Penulis: Dhita Mutiasari | Editor: Dhita Mutiasari
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Latihan IPS - Kunci Jawaban IPS Kelas 8 SMP Halaman 236 Kurikulum Merdeka, Perekonomian Masa Demokrasi Terpimpin. 

Berikut ini adalah peristiwa yang mengakibatkan tersendatnya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia:

1. Konflik Indonesia-Malaysia:

Konflik Indonesia-Malaysia yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 menyebabkan terjadinya embargo ekspor impor antara Indonesia dengan negara-negara Barat.

Hal ini berdampak buruk pada perekonomian Indonesia karena kebutuhan akan barang-barang impor seperti bahan bakar, mesin dan alat-alat berat menjadi sulit untuk dipenuhi.

Embargo adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau organisasi internasional untuk melarang atau membatasi impor atau ekspor suatu barang atau jasa dari atau ke suatu negara atau wilayah tertentu.

Embargo dapat dilakukan sebagai bentuk sanksi ekonomi terhadap suatu negara atau sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional.

2. Kebijakan Ekonomi Terlalu Fokus pada Politik

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada politik daripada ekonomi.

Hal ini mengakibatkan tersendatnya pembangunan ekonomi karena pemerintah lebih fokus pada peningkatan pengaruh politik daripada meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3. Kerugian Anggaran

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengeluarkan banyak uang untuk menopang program-program sosial dan politik.

Contoh programnya seperti pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya.

Hal ini menyebabkan defisit anggaran dan pemerintah terpaksa mencetak uang untuk menutupi kekurangan anggaran.

Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat dan memicu inflasi.

4. Kebijakan Moneter yang Tidak Tepat

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved