Demi Pengendalian Inflasi Pangan, Bank Indonesia Implementasikan Digital Farming

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – Guna melakukan pengendalian inflasi pangan, berbagai upaya dilakukan Bank Indonesia. Seperti kali ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat melakukan implementasi digital farming.

Tujuannya mendukung proses pasca panen klaster pangan, terutama komoditas beras, dalam upaya optimalisasi dan menyederhanakan supply chain komoditas beras di Kalimantan Barat,

Bersamaan dengan peluncuran digital farming sisi hilir, Bank Indonesia juga memfasilitasi gapoktan dengan platform digital untuk menjaga keterjangkauan harga pasar dan kesejahteraan harga beli petani.

Kegiatan ini turut dihadiri PJ Gubernur Kalbar dr. Harisson, M.Kes serta Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar NA Anggini Sari di Kubu Raya pada Kamis, 19 Oktober 2023.

Dalam rangkaian acara juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Gapoktan Merak Mandiri dan PT Topindo Niaga Nusantara subusaha Topindoku sebagai bentuk kerjasama pemasaran produk pertanian atau digital farming di sisi hilir.

Dilanjutkan dengan penyerahan PSBI berupa alsintan dan saprotan kepada Gapoktan Merak Mandiri dan Gapoktan Madiun Bersatu juga sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam pengembangan klaster pangan.

Anggini Sari menjelaskan sejalan dengan target inflasi tahun 2023 sebesar 3±1 persen, realisasi Provinsi Kalimantan Barat per September 2023 masih dalam kategori on track sebesar 0,08 persen (mtm), 1,30 persen (ytd), dan 2,26 persen (yoy).

Baca juga: Harga Beras Naik, Bank Indonesia Optimis Inflasi Kalbar Tetap Terkendali

“Angka ini masih di bawah realisasi inflasi nasional sebesar 1,63 persen(ytd),” jelasnya.

Namun, realisasi tertinggi penyumbang inflasi di Kalimantan Barat adalah sektor makanan dan minuman, khususnya pada komoditas beras.

Inflasi beras di Kalimantan Barat pada September 2023 mencapai 3,13 persen(mtm), 9,55 persen(ytd) dan 10,86 persen(yoy).

Dengan andil inflasi komoditas beras Bulan September 2023 sebesar 0,12 persen(mtm), 0,34 persen (ytd) dan 0,38 persen(yoy).

Menurut Anggini, kondisi ini masih dibayangi dengan global uncertainty dan fenomena alam seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan, ketersediaan supply komoditas pangan dunia terganggu, dan bahkan beberapa negara telah membatasi ekspor untuk menjaga pasokan pangan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga terdampak karena masih bergantung pada supply komoditas luar negeri dan akan mengakibatkan potensi kenaikan harga secara nasional dan khususnya Kalimantan Barat.

“Sebagai bentuk komitmen dalam pengendalian inflasi daerah, khususnya pada aspek pangan strategis.

Serta mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integrative, massive, sustainable, dan berdampak nasional, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) bersinergi melalui Ultimate Flaghip Event.

Yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, yang telah kita hadiri bersama Opening Ceremony GNPIP pada 20 Agustus 2023 lalu,” jelasnya.

Baca juga: Pj Sekda Bari Sebut Lewat Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar Berupaya Tekan Inflasi di Kalbar

Dijelaskannya, berbagai upaya telah dilakukan untuk pengendalian inflasi pangan Kalimantan Barat.

Di antaranya ketersediaan pasokan dengan melakukan penyediaan 1 juta benih dan bibit kepada Tim PKK 14 Kab/ Kota se Kalimantan Barat, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Pondok Pesantren.

“Kami juga melakukan pemberian PSBI alsintan dan saprotan kepada Kelompok Tani komoditas padi, cabai rawit, dan hortikultura sebesar Rp 537 juta,” ujarnya.

Dari sisi kerterjangkauan harga, maka dilakukan pelaksanaan Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah dengan bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Bapanas, dan Bulog.

“Hingga hari ini, telah dilakukan 86 kali di seluruh Kalimantan Barat dan akan dilakukan lagi paling kurang 15 kali hingga akhir tahun untuk memenuhi kebutuhan menjelang HBKN.

Yang terkini adalah GPM serentak di Singkawang 16-17 Oktober 2023,” jelasnya.

Bank Indonesia juga menerapkan Early warning system (EWS) secara internal sebagai reminder tindak lanjut yang dapat direkomendasikan apabila terdapat warning harga tidak wajar dari sebuah komoditas hingga nantinya diarahkan untuk segera melakukan OP/GPM.

Guna memastikan kelancaran distribusi dilakukan upaya dorongan fasilitasi ongkos angkut untuk mendorong keterjangkauan harga.

Sementara terkait komunikasi efektif yang dilakukan dengan koordinasi antar TPID se Kalimantan Barat

“Dalam rangkaian kegiatan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mengajak seluruh anggota Gapoktan Merak Mandiri dan Gapoktan Madiun Bersatu untuk mengikuti pelatihan metode tanam yang akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari 19 – 20 Oktober 2023,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalbar ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada Provinsi Kalimantan Barat yang masuk menjadi Nominasi TPID Berkinerja Terbaik Kawasan Kalimantan tahun 2022.