Konflik Pulau Rempang, Herzaky: Jangan Jadikan Rakyat Seperti Orang Asing di Negeri Sendiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Politisi nasional asal Kalimantan Barat, Herzaky Mahendra Putra, menanggapi konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepri.

Herzaky meminta rakyat jangan sampai dijadikan seperti orang asing di negeri sendiri.

“Investasi asing perlu, pembangunan perlu, tapi seharusnya yang mendapatkan manfaat pertama dan terutama adalah warga di sekitar lokasi pembangunan. Jangan malah rakyat yang berdiam di sekitar lokasi pembangunan, menjadi korban, apalagi sampai terusir. Jangan jadikan rakyat seperti orang asing di negeri sendiri. Pembangunan seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelas Herzaky yang juga Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat.

Herzaky meminta agar pemerintah dapat menangani konflik yang terjadi dengan baik dan hati-hati.

“Jika memang diperlukan relokasi dan ganti rugi, lakukan dengan pendekatan kekeluargaan. Musyawarahkan dengan baik. Komunikasikan. Jangan dengan pendekatan kekerasan. Contohlah pendekatan yang dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo ketika dulu menangani peristiwa serupa semasa menjadi walikota Solo. Bisa berulang kali melakukan dialog dengan warga setempat,” tegasnya.

• Herzaky Dorong Pusat Ikut Tangani Karhutla di Kalbar, Jangan Hanya Sibuk Bahas Polusi Udara Jakarta

Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Kalbar ini berharap janganlah rakyat seakan dipaksa untuk keluar dari lingkungan tempat hidup mereka sehari-hari selama berpuluh tahun.

Apalagi ada informasi Pemerintah melakukan pemutusan layanan kesehatan dan pendidikan, sejak Agustus 2023, karena rencana pembangunan Rempang Eco City ini.

Sangat menyedihkan kalau informasi ini benar.

Negara kan seharusnya menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan, dan hak untuk bertempat tinggal, tukas Herzaky.

“Setahu kami, ada 16 kampung tua Suku Melayu, Suku Orang Laut, dan Suku Orang Darat yang sudah mendiami Pulau Rempang sejak 1834. Kalau memang mereka tidak memiliki sertifikat, seharusnya mereka dibantu. Pemerintah setahu kami getol sekali bagi-bagi sertifikat tanah gratis di mana-mana. Mau Pak Presiden, Pak Menteri, medsosnya banyak juga menampilkan bagi-bagi sertifikat tanah gratis. Nanti bisa timbul pertanyaan, mengapa malah di Pulau Rempang perlakuannya berbeda?” sambung Herzaky yang juga pengurus DPP Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat periode 2023-2028 ini.

Semoga ada solusi terbaik yang ditempuh oleh pemerintah, agar tidak ada lagi korban kekerasan baik dari warga setempat, maupun dari aparat.

• MA Tolak PK Moeldoko, Herzaky Tegaskan Kepemimpinan AHY Kuncinya

Jalan damai memang tidak mudah, tapi inilah jalan yang seharusnya ditempuh ketika berhadapan dengan sesama anak bangsa.

Bangsa Melayu ini sangat mudah diajak bicara, tapi takkan surut jika ditekan.

Takkan hilang Melayu ditelan zaman, tutup Herzaky.