Pj Gubernur Minta Anggaran Stunting Harus Langsung Menyentuh Ibu Hamil Menyusui Remaja Hingga Baduta

Meskipun angka tersebut turun dua persen jika dibanding 2021 namun menurutnya Kalbar masih perlu kerja keras untuk mengejar target Presiden Jokowi yak

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anggita Putri
Pj Gubernur Harisson saat ditemui di Kantor Gubernur, Rabu 13 September 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson meminta agar anggaran penanganan stunting harus berfokus langsung pada aksi yang menyentuh ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri dan bayi bawah dua tahun (baduta).

Sedangkan untuk rapat-rapat yang dapat menghabiskan anggaran cukup besar dirinya meminta agar dikurangi.

Maka dari itu, Harisson menegaskan akan menyoroti anggaran dalam upaya penanganan percepatan penurunan stunting

Terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat kabupaten kota dan provinsi.

“Stop dulu kita menghabiskan anggaran untuk rapat-rapat, kadang-kadang rapat ini menghabiskan banyak dana tapi setelah itu mereka malah lupa dengan apa yang harus dikerjakan,” ungkap Pj Gubernur Kalbar Harisson saat diwawancarai, Kamis 14 September 2023.

Pj Gubernur Harisson menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka stunting Kalbar masih berada pada 27,8 persen.

Meskipun angka tersebut turun dua persen jika dibanding 2021 namun menurutnya Kalbar masih perlu kerja keras untuk mengejar target Presiden Jokowi yakni 14 persen pada 2024 mendatang.

Milad ke 17 YBM, PLN UID Kalbar Santuni 400 Balita Kurang Mampu Melalui Program Cekal Stunting

“Seluruh perangkat daerah di Provinsi Kalbar perlu untuk bersama-sama keroyokan turun langsung ke masyarakat,” katanya.

Harisson menyarankan rapat-rapat lebih baik menggunakan sistem online yang akan membuat lebih efisien.

Lalu aksi-aksi turun langsung ke tengah-tengah masyarakat harus semakin diperbanyak.

Terutama menyasar pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan menerapkan pola pentahelix.

“Kita benar-benar keroyokan dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah itu seefisien dan efektif mungkin,” ungkapnya.

Ditegaskan Harisson, APBD kabupaten kota dan provinsi terutama dalam penanganan stunting tidak boleh kebanyakan belanja pegawai.

Namun lebih baik jika program-program stunting langsung menyentuh kepada sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri dan baduta.

“Setiap rupiah belanja untuk stunting itu harus benar-benar menyentuh langsung kepada ibu hamil, remaja putri dan baduta serta ibu menyusui ini yang harus diperhatikan,” tegas Harisson.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved