Harta Kekayaan Reyna Usman Wakil Ketua DPW PKB Bali yang Diperiksa KPK, Klaim Nihil Kendaraan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Intip Harta Kekayaan Reyna Usman Wakil Ketua DPW PKB Bali dalam artikel ini.

KPK memanggil Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri pada 2012.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Reyna Usman diperiksa sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik.

Reyna Usman merupakan mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Saat masih aktif menjabat, Reyna Usman diamanahkan melaporkan Harta Kekayaanya kepada negara.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Baca juga: Punya Hutang dan Kas Hanya 14 Juta, Segini Jumlah Harta Kekayaan Ishak Ketua DPRD Konawe Kepulauan

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN sendiri menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember.

LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Dilansir dari laman e-LHKPN Senin 4 September 2023, terakhir kali Reyna Usman melaporkan Harta Kekayaanya pada 15 Maret 2021.

Saat itu Reyna Usman menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

Berdasarkan LHKPN tersebut, Ia mempunyai total Harta Kekayaan Rp. 26.880.876.168.

Tanah dan bangunan jadi penyumbang terbesar nilai Harta Kekayaanya.

Aset terbesar diantaranya hasil sendiri dan juga Warisan yang berada di Gorontalo hingga Pohuwato.

Reyna Usman dalam LHKPNnya tercatat tak memiliki kendaraan atau Alat Transportasi dan Mesin.

Baca juga: Harta Kekayaan Anies Baswedan-Cak Imin Digabung Masih Kalah Dengan Seorang Prabowo Subianto