Komnas HAM Sebut Kasus TPPO di Kalbar Masih Faktual Terjadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG -  Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita mengatakan kasus TPPO di Kalimantan Barat masih faktual terjadi hingga saat ini.

Serta berpotensi menjadi keberulangan.

Sehingga perlu segera dilakukan pencegahan dan penanganan karena akan berdampak pada timbulnya permasalahan sosial yang baru.

Terutama di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Hal tersebut ia sampaikan pasca menjadi Narasumber Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kota Singkawang di Aula Kantor Walikota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 31 Agustus 2023.

"Penting bagi pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten untuk mengidentifikasi dan mengintervensi faktor-faktor yang yang menjadi pendorong terjadinya TPPO," ucapnya. 

Baca juga: Mengenal Festival Hantu Lapar Kota Singkawang

Kemudian, kehadiran Negara dalam hal ini patut dipertanyakan.

Bagaimana perlindungan Negara bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri agar mendapatkan keamanan atas pekerjaan yang dia pilih.

Selain itu peran dan fungsi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO perlu dioptimalkan dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama stakeholder yang tergabung dalam gugus tugas.

Dukungan anggaran merupakan salah satu bentuk komitmen pemeritah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

Dituangkan dalam program kerja atau intervensi langsung guna meminimalisir kasus TPPO seperti sosialisasi hingga tingkat desa, advokasi dan rehabilitasi bagi korban, serta penegakan hukum.

Terakhir ia berharap sosialisasi ini menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk dapat bersama-sama dengan kewenangan yang dimiliki.

"Melakukan pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Singkawang.” harap Nelly. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini