Kunci Jawaban SMA

Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 118 Menganalisis Produk Perundang-undangan

Soal merupakan materi soal Unit 7 Bagian 2. Bab ini membahas tentang Menganalisis Produk Perundang-undangan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Cek bersama ulasan kunci jawaban sma Kurikulum Merdeka Halaman 117 dari materi soal PPKN Kelas 11 SMA. Soal merupakan materi soal Unit 7 Bagian 2. 

Salah satu pasal yang tidak sesuai dengan UUD 1945 adalah Pasal 165 UU tentang Cipta Kerja.

Pasal 165 UU tentang Cipta Kerja mengatur tentang pemberian pesangon dengan jumlah yang terbilang rendah, sehingga menurut saya masih perlu dikaji kembali.

Pasal tersebut terindikasi bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J yang berhubungan dengan keadilan sosial.

Tentunya pembayaran pesangon yang sangat rendah (bahkan penghapusan jika perusahaan mengalami pailit) akan mencederai prinsip dari keadilan sosial.

Hal itu berlaku untuk semua pembayaran uang pesangon sebagai dampak dari adanya PHK dengan sebab-sebab yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 SMA Kurikulum Merdeka Halaman 112 Kita dan Masyarakat Global

b. Sebutkan 1 pasal atau ayat dalam undang-undang yang pernah kalian baca.

Tulislah analisis kalian, terkait kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!

Jawaban:

Pasal yang pernah saya baca adalah Pasal 4 Ayat 1 dalam UU Nomor 20 Tahun 2003.

Pasal 4 Ayat 1 undang-undang tersebut berbunyi: "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa".

Pasal dalam undang-undang tersebut sesuai dengan isi dengan UUD 1945 yaitu pasal 31 ayat 1 yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Undang-undang yang tersebut di atas merupakan undang-undang yang membahas dan mengatur tentang pendidikan.

Dari kedua UU tersebut dapat dipahami bahwa mendapatkan pendidikan merupakan salah satu bagian dari hak yang harus didapatkan oleh semua warga negara Indonesia.

Semua warga negara Indonesia harus mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminatif dalam melaksanakannya.

Memperoleh pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi semua orang untuk mengembangkan kemampuan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved