Berita Viral
Ditolak! Hasil Putusan MK Soal Gugatan Usia Capres dan Cawapres, Minimal Tetap 40 Tahun
Kini, Mahkamah Konstitusi kembali menerima gugatan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil putusan MK sebelumnya pernah menolak gugatan serupa soal batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Kini, Mahkamah Konstitusi kembali menerima gugatan tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden di pemilu 2024.
Saat ini, ada sembilan gugatan di MK soal undang-undang pemilu. Mayoritas soal usia capres-cawapres.
Dari sembilan gugatan, tiga di antaranya sudah mulai disidang sementara empat baru registrasi dan dua lain masih menunggu registrasi.
Mayoritas gugatan mempermasalahkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, tetapi ada pula yang menggugat soal batas usia maksimal.
Syarat usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
• Alasan MK Tolak Masa Berlaku SIM Seumur Hidup dalam Uji Materi UU LLAJ
Pemohon bernama Gulfino Guevaratto, dengan kuasa hukum Donny Tri Istiqomah.
Dalam jumpa pers, Senin 21 Agustus 2023, Donny menyebut bahwa permohonan uji materi itu sudah didaftarkan ke MK.
Dalam petitumnya, mereka meminta agar Pasal 169 huruf q mengatur agar capres-cawapres "berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama".
Saat ini, pasal tersebut hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres, yakni 40 tahun.
Dalam alasan permohonannya, pemohon dan kuasa hukumnya menganggap bahwa perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu.
Sebagai batas usia minimum, pemohon mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif.
Merujuk UU Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun.
"Kalau mengunakan sinkronisasi hukum, jabatan lembaga tinggi negara yang (batas usianya) paling tinggi adalah MK, 65 tahun. Agar konstitusional dan tidak diksriminatif, ya maksimal jabatan capres-cawapres adalah 65 tahun," kata Donny.
Pemohon yang berusia 33 tahun merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena syarat di dalam UU Pemilu mengharuskan capres berusia minimum 40 tahun.
Sementara itu, tanpa adanya batasan usia tertua capres, pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena presiden terpilih yang sudah uzur dianggap tidak lagi cakap untuk memimpin.
• Alasan MK Tolak Legalkan Nikah Beda Agama Lengkap dengan Landasan Hukum
Tak hanya itu, dalam permohonan yang sama, Gulfino dan Donny juga meminta MK agar tak hanya membatasi masa jabatan presiden dua periode, tetapi juga membatasi kesempatan seseorang maju sebagai capres paling banyak dua kali.
Seandainya permohonan ini dikabulkan MK untuk Pilpres 2024, maka salah satu tokoh yang digadang-gadang maju, Prabowo Subianto, otomatis terjegal.
Pasalnya, Prabowo sudah tiga kali ikut pilpres, terhitung sebagai calon wakil Megawati Soekarnoputri pada 2009 serta 2 kali menjadi rival Joko Widodo pada 2014 dan 2019.
Sementara itu, dari segi usia, Menteri Pertahanan itu segera memasuki usia 72 tahun.
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
Berita Viral
berita viral hari ini
Batas Usia Capres
Batas Usia Cawapres
Pemilu
gugatan
Putusan
Mahkamah Konstitusi
Resmi Berubah Harga Token Listrik Terbaru Besok 14 Agustus 2025 Berlaku untuk Semua Pelanggan PLN |
![]() |
---|
Resmi Berubah Harga Bright Gas Terbaru Mulai Besok 14 Agustus 2025 Berlaku untuk Semua Jenis Tabung |
![]() |
---|
Harga Paket Internet Telkomsel One Termurah Agustus 2025 Seratus Ribuan Lengkap Cara Berlangganan |
![]() |
---|
REKOM Harga Emas Besok 14 Agustus 2025 Lengkap Semua Produk Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian |
![]() |
---|
Bocoran Kode Redeem Ojol The Game 14 Agustus 2025 Lengkap Kumpulan Gift Code Terbaru OTG CodeXplore |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.