Ada Dugaan Intervensi Pada Pengelolaan DAK di Dinas Pendidikan Ketapang oleh Oknum Pejabat

Ia pun mengaku takut jika tidak mengikuti arahan dari pejabat Disdik tersebut.

Dirinya bisa saja dipersulit, bahkan dimutasi karena pejabat itu memiliki jabatan penting di dinas.

"Namun satu sisi saya takut kalau pekerjaan tidak sesuai aturan, sebab jika ada masalah pasti saya dan rekan-rekan KMSP yang bertanggung jawab. Padahal secara fakta biaya dan pekerjaan semua diambil alih orang orang dinas," keluhnya.

Ada juga salah satu panitia KMSP di Ketapang membenarkan kelakuan tak lazim yang dilakukan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Ketapang itu.

Menurutnya, pejabat tersebut diduga melakukan intervensi kepada para kepala sekolah yang menerima DAK fisik tahun 2023.

"Di sekolah tempat kami, pejabat itu melalui orang suruhannya atas nama Edi mengambil uang termin DAK dari kepala sekolah tanpa ada koordinasi dan komunikasi dengan seluruh KMSP," katanya.

Selain mengambil uang DAK dan pekerjaan fisik, kepala sekolah tidak diberikan salinan kontrak kerja, gambar dan RAB pembangunan, padahal saat ini pekerjaan fisik sudah dimulai.

"Lebih parahnya lagi, kepala sekolah tidak pegang rekening pencairan, karena infonya rekening pencairan dipegang langsung pejabat tersebut. Jadi dalam proses pencairan, yang bersangkutan ke bank kemudian memanggil kepala sekolah untuk bersama mencairkan anggaran. Setelah cair, anggaran diambil alih olehnya," ungkapnya.

Ia mengaku, berdasarkan informasi yang didapat, ada beberapa kepala sekolah yang mencoba menolak untuk dikondisikan.

Namun kebanyakan kepala sekolah menyerahkan dana DAK termin pertama dan pekerjaan lantaran takut.

"Di bank kalbar sempat ada insiden, pejabat itu menolak kepala sekolah karena mungkin tidak mengikuti kemauannya. Silakan buka CCTV Bank Kalbar jika tidak percaya. Kan lucu seorang pejabat berkelakuan seperti itu, seolah-olah Disdik milik dirinya seorang," ujarnya.

Untuk itu, dirinya mengaku kecewa dengan sikap pejabat yang mengintervensi pihak KMSP untuk mengambil alih pekerjaan DAK.

Apalagi dalam intervensi tersebut, pejabat itu jelas menyebutkan nama keluarga bupati selaku pihak yang memiliki pekerjaan tersebut.

"Padahal di petunjuk teknis jelas itu swakelola. KMSP diberikan amanah mengelola. Dari mana jalannya itu punya keluarga bupati. Kasihan pak Bupati kalau nantinya namanya dibawa-bawa, padahal belum tentu keluarga bupati yang bermain. Bisa jadi ini akal-akalan pejabat dinas saja," pungkasnya

Sementara itu, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kabupaten Ketapang Sugiarto, S.Pd.MH, saat dikonfirmasi Tribun soal kejadian tersebut belum memberikan tanggapan.

Pesan singkat melalui whatsaap serta dihubungi melalui telepon juga tidak direspon. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini