Border Policing, Langkah Polisi Jadi Problem Solver di Batas Negara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat langsung dengan negara Malaysia dengan panjang lebih dari sembilan ratus kilometer.

Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar membentang di lima Kabupaten, yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

Hingga saat ini, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar masih memerlukan perhatian lebih untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam Focus Groub Discussion bertajuk Border Policing di Hotel Mercure Pontianak, Senin 21 Agustus 2023, Kompol Bellen Anggara Pratama menyampaikan selain melakukan penegakan hukum, Polisi juga bertugas menjaga keteraturan sosial.

Untuk itu program Border Policing dibutuhkan sebagai problem solver untuk masyarakat perbatasan, karena selama ini perbatasan menjadi target berbagai kegiatan ilegal.

Baca juga: Edi Kamtono Sebut PDAM Tak Miliki Dana Bangun IPA Nipah Kuning Sehingga Libatkan Investor

"Melalui Border Policing, Polisi diharap menjadi Problem Solver untuk pemerataan ekonomi, peningkatan ekonomi inklusif, sehingga ketika ekonomi masyarakat sejahtera tingkat kejahatan akan menurun, dan permasalahan lainnya juga akan berkurang, dan kehadiran Polisi sebagai untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat," paparnya.

Kemudian, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalbar Imik Eko Putro berharap Program Border Policing dapat dikolaborasikan dengan Bea Cukai untuk membangun wilayah perbatasan dan mengurangi kesenjangan sosial yang ada.

"Tidak hanya dalam pembangunan infrastruktur, namun masyarakat dan ekonomi juga ditingkatkan, Bea Cukai bersama jajaran mendorong dengan semangat pelaku ekonomi di perbatasan untuk bisa meningkatkan produksi dan menggapai peluang pasar ekspor," katanya.

Selanjutnya, Dr. Hermansyah SH. M.Hum, Ketua PMIH (program magister ilmu hukum) Universitas Tanjungpura Pontianak perbatasan negara merupakan beranda depan sebuah Nagara.

Seorang anggota kepolisian yang akan ditempatkan di perbatasan ia harapkan memiliki kemampuan lebih dari anggota biasa, tidak hanya intelegen atau penegakan hukum, lebih dari itu anggota disana dapat mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Untuk itukan tidak hanya pendekatan keamanan yang diutamakan, harus punya kemampuan pandangan ekonomi luar biasa, penilaian, dan itu harus memiliki softskill," terangnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini