BREAKING NEWS : Polemik Sekolah Jual Seragam Mahal, Unjuk Rasa Pecah di Kantor Dinas Pendidikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Buntut seragam siswa yang dijual dengan harga tidak sesuai dari pihak sekolah, memicu aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pendidikan.

Polemik sekolah menjual seragam harga mahal, memicu aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Jatim, Jl Genteng Kali, Genteng, Surabaya, Rabu 26 Juli 2023.

Demo di depan Kantor Dinas Pendidikan Jatim itu digelar puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JADI).

Koordinator Lapangan JADI, Matluki mengatakan, jumlah massa aksi yang akan melakukan demontrasi tersebut, berjumlah puluhan orang.

Mereka merupakan massa aksi gabungan aktivis mahasiswa dan pegiat isu sosial dari beberapa kabupaten kota se-Jatim.

Rencananya, lanjut Matluki, massa aksi tersebut bakal melakukan demontrasi di dua lokasi.

• Alasan Sejoli Tega Aborsi dan Kubur Janin Hasil Hubungan Terlarang, Terungkap Ada Wanita Lain

Pertama di depan Kantor Dinas Pendidiakan Jatim untuk melakukan orasi dan audiensi dengan sejumlah pejabat dinas.

Kemudian, massa aksi akan bergerak menuju depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, untuk melakukan orasi lanjutan.

"Iya kami dari kelompok Jaringan Aktivis Demokrasi Indonesia (JADI). Kalau massa rata rata dari Jatim, bukan hanya dari Surabaya atau Madura. Kami gabungan pegiat sosial, aktivis se jatim," ujarnya, Rabu 26 Juli 2023.

Mengenai tuntutan dalam demontrasi kali ini. Matluki menerangkan, terdapat empat tuntutan yang akan disampaikan.

Pertama, Gubenur Jawa Timur harus mengevaluasi Kepala dinas pendidikan jawa timur dan kabid SMA Jawa timur

Kedua, Gubenur Jawa Timur harus mencopot kepala dinas pendidikan dan kabid SMA Jawa Timur yang tidak becus menjalankan roda intansi pendidikan Jawa timur.

Ketiga, pungli terkait dana seragam tidak hanya terjadi di Tulungagung tapi ada di berapa SMA dan SMK di Jawa timur dan kepala dinas melakukan pembiaran tindakan tersebut.

Empat, tangkap siapapun yang terlibat pungli terkait dana seragam SMA dan SMK yang korupsi.

"Pokoknya kurang responsif dan sekarang sudah terlambat, dan sekarang harus ada tindakan tegas untuk mencopot kepala Dinas Pendidikan Jatim dan kabid SMA/SMK," jelasnya.