Gubernur Kalbar Minta Adanya Percepatan Dalam Realisasi Perluasan Digitalisasi Daerah

"Kalau tidak seperti itu kita sulit untuk melakukan evaluasi, kalau dengan jejak digital itu lebih mudah untuk melakukan evaluasi-valuasi," jelasnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERLIANUS TEDI YAHYA
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Nur Asyura Anggini Sari saat menjelaskan tujuan dibentuknya TP2DD dalam acara High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang berlangsung di Aula Enggang. Senin, 17 Juli 2023 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji mengikuti acara High Level Meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Aula Enggang, pada Senin 17 Juli 2023.

Dalam sambutan resminya, ia menyampaikan bahwa dalam proses transaksi digitalisasi pemerintah daerah perlu adanya percepatan.

"Digitalisasi dalam transaksi pemerintah daerah ini perlu ada percepatan dalam realisasinya, kalau ada daerah yang tidak melaksanakan sistem digital maka pengaruhnya kepada pemerintah provinsi, ini harus jadi perhatian kita," katanya.

Ia juga meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah membiasakan diri dalam melakukan transaksi pemerintah harus dilakukan dengan transaksi elektronik.

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Naik Kelas, Bank Indonesia Gelar Saprahan Khatulistiwa 2023

"Kalau tidak seperti itu kita sulit untuk melakukan evaluasi, kalau dengan jejak digital itu lebih mudah untuk melakukan evaluasi-valuasi," jelasnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan untuk pelaksanaan TP2DD ini juga harus dilengkapi dengan data-data potensi penerimaan maupun belanja yang valid.

"Saya ambil contoh itu bagaimana kita bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sudah 57,52% per tanggal 14 transfer pusat itu baru 42,23% jadi kita sudah lebih banyak. Nah APBD itu sekarang kita lebih besar PAD dibandingkan transfer pusat dan transaksi pemerintah daerah ini juga harus diimbangi dengan data yang valid," jelasnya.

Maka dari itu, Midji menegaskan dengan adanya transaksi berbasis digital maka akan mempercepat dalam penyeimbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Alhamdulillah Kalimantan Barat ini dari 54% sebanyak 46% itu kita transfer ke pusat, sehingga kita termasuk 20 daerah yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi," jelasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved