Satu-satunya di Indonesia, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalbar Bentuk LHUBP

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat resmi membentuk Lembaga Hubungan Umat Beragama dan Peradaban (LHUBP).

Diketahui, Lembaga ini hanya dimiliki oleh PWM Kalbar dan tidak dimiliki oleh Pengurus Muhammadiyah lainnya.

Ketua LHUBP PWM Kalbar, Dr Syamsul Kurniawan mengatakan berkomitmen membangun interaksi dan komunikasi antar pemeluk agama.

"Bahwa lembaga ini satu-satunya di indonesia dan hanya dimiliki oleh PWM Kalbar. Jika demikian, ini harusnya dipandang sebagai keunggulan PW Muhammadiyah Kalbar yang memiliki distingsi dari PW Muhammadiyah di tempat lain," katanya, Kamis 13 Juli 2023.

Kata Dia, Kehadiran lembaga ini sangat penting, sebagaimana kita pahami agama merupakan salah satu komponen penting bagi masyarakat Indonesia.

Slogan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi salah satu bagian dalam Pancasila, yang mengindikasikan betapa pentingnya kedudukan agama di Indonesia.

• Prof Eddy Suratman Serahkan 26 SK Majelis dan Lembaga Muhammadiyah Kalbar

Agama dan masyarakat Indonesia bagaikan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Namun demikian, Dikatakan Syamsul hubungan antarumat beragama di Indonesia kerap rentan konflik, mengingat agama di Indonesia tidak homogen.

"Nah, Lembaga Hubungan Umat Beragama dan Peradaban yang kelak sering disingkat LHUBP, hadir dalam konteks membangun interaksi harmonis keluarga Muhammadiyah dengan pemeluk agama atau unsur organisasi sosial keagamaan lain, dalam konteks seagama maupun lintas agama," katanya.

"Sebab, ada keyakinan tanpa dialog, mustahil terwujud perdamaian. Sementara untuk menjadi masyarakat berkemajuan, mustahil tanpa beririsan dengan perdamaian antarumat," jelasnya.

LHUBP, Kata Dia mengambil sisi penting ini sebagai lembaga yang berkomitmen membangun interaksi dan komunikasi antarpemeluk agama atau unsur organisasi sosial keagamaan lain, dalam konteks seagama maupun lintas agama.

Kecuali itu juga ingin mendorong tersosialisasikannya model keberagamaan yang moderat dan berkemajuan pada keluarga besar Muhammadiyah, dan keluar menjadi pelopor dalam konteks moderasi beragama ini di tengah-tengah masyarakat.

"Saya yakin keberadaan lembaga ini penting. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan leluhur pernah mengalami konflik agama sepanjang sejarah bangsa ini berdiri," ungkapnya.

Dikatakan Syamsul, Kota Poso menjadi salah satu saksi bisu konflik agama yang menyisakan luka bagi Indonesia.

Konflik Poso berlangsung dari Desember 1998 kemudian berlanjut dua tahun kemudian serta puncaknya berlangsung dari Mei hingga Juni 2000. Contoh lain adalah Ambon.