Mahasiswa Asal Pontianak Melki Sedek Huang Viral Atas Pertanyaan Ancaman ke Presiden Jokowi

"Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video itu.

Melki di podcsat tersebut juga membahas perihal bahwa saat ini gerakan dari seluruh elemen telah bersatu.

Kata ketua BEM UI itu, hal tersebut merupakan gelombang perlawanan yang sangat besar.

Melki juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai sosok yang menembar ketakutan bagi anak muda untuk bersuara.

Diketahui, Ketua BEM UI satu ini memang kerap dan getol mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Tak hanya pemerintah, Senayan yang dihuni para legislator juga sering dibuat bergetar akibat kritik pedas Melki Sedek Huang, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.

Bahkan mengenai ancamannya kepada Presiden Joko Widodo disebutnya sebagai peringatan.

Melki juga menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan itu dalam konteks pembahasan aspirasi yang disampaikan via surat ke Jokowi.

Dia berharap surat aspirasi tersebut direspons dengan baik dan dilaksanakan oleh Jokowi.

• Catat! Aturan Baru Masa Endemi Resmi Diumumkan Presiden Jokowi, Kini Serba Bayar

Melki membahas aspirasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja.

Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapat respons dari Jokowi.

Melki kemudian menanggapi.

"Mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama," kata Melki.

"Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos kalau semua surat itu nyampai tapi surat teman-teman Papua tidak nyampai ke Presiden Jokowi," tutur Melki.

"Ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan di PT Pos, (tapi) di Presiden Jokowi-nya, karena dia nggak mau jawab," ujarnya.