BMPD dan FKIJK Gelar Halal Bihalal, Sinergi Dilakukan Guna Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan ini merupakan kolaborasi anatara BMPD dan FKIJK dimana anggota dari BMPD merupakan seluruh perbankan di Kalimantan Barat.

Penulis: Nina Soraya | Editor: Nina Soraya
Tribun Pontianak/Nina Soraya
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat N A Anggini Sari memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal dan Silaturahmi Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) pada Jumat 8 Juni 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) menggelar Halal Bihalal dan Silaturahmi pada Jumat 8 Juni 2023. Gubernur Kalbar Sutarmidji turut menghadiri acara tersebut.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat N A Anggini Sari menjelaskan pelaksanaan acara BMPD dalam rangka peningkatan dan penguatan sinergi industri jasa keuangan dan perbankan di Provinsi Kalimantan Barat.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi anatara BMPD dan FKIJK dimana anggota dari BMPD merupakan seluruh perbankan di Kalimantan Barat.

BMPD Kalbar melakukan pertemuan rutin 1 kali seminggu pada hari Rabu dan setiap bulan bersama FKIJK untuk sharing informasi dan koordinasi rencana sinergi program,” ungkap Anggini Sari.

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan pertumbuhan ekonomi Kalbar pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh sebesar 4,65 persen (yoy), dengan pangsa lapangan usaha (LU) terbesar adalah sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

Baca juga: Kendalikan Inflasi, Pemkot Pontianak Gencarkan Gerakan Menanam Sayur

“Pada bulan Mei 2023 Gabungan 3 Kota IHK di Kalimantan Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (mtm) atau secara tahunan tercatat inflasi sebesar 3,91 persen (yoy).

Capaian tersebut lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 0,48 persen (mtm) dan searah dengan inflasi nasional yang sebesar 0,09 persen (mtm),” ungkapnya.

Lalu untuk kontribusi perbankan terhadap perekonomian Kalbar tercermin dari penyaluran kredit di Kalimantan Barat tercatat Rp 86.84 triliun, tumbuh 0,67 persen (yoy) pada April 2023.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit ini didominasi kredit pada sektor pertanian dengan pangsa 43,4 persen.

Sementara kualitas kredit yang disalurkan berada pada level yang aman, dengan tingkat NPL yang terjaga yaitu 1,8 persen, dari batas wajar 5 persen.

“Lalu untuk intermediasi perbankan turut tercermin dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp73,6 triliun, tumbuh 0,46 persen (yoy) pada April 2023,” paparnya.

Sementara itu dia merincikan banyak aktivitas yang telah dilakukan Bank Indonesia bersinergi dengan BMPD dan stakeholders lainnya hingga Mei 2023.

Yakni pengendalian inflasi dalam TPID, GNPIP (4K): High level meeting (HLM) dan capacity building, melakukan Operasi Pasar (melibatkan perbankan), serta pemberian bantuan Alsintan, penjajakan KAD, dan lainnya.

“Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan peningkatan ekonomi syariah dengan melakukan Fesyar dan Gebyar Kalbar berupa Inkubasi UMKM, On boarding UMKM, Sosialisasi dan capacity building.

Selain itu dilakukan business matching, mempertemukan UMKM dengan perbankan, akselerasi digital SP di daerah dan memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi uang tunai di daerah (bekerja sama dengan perbankan),” jabarnya lagi.

Baca juga: Waspada Peredaran Uang Palsu, Kepala Bank Indonesia Kalbar Ingatkan Masyarakat Lakukan 3D

Ke depan, dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalbar, pihaknya  mengajak perbankan dan stakeholders terkait untuk mendukung seperti peningkatan penyaluran pembiayaan.

Di antaranya untuk hilirisasi pertanian, karena pertanian adalah sektor utama di Kalbar, dan hilirisasi akan memberikan nilai tambah kepada perekonomian serta ketahanan pangan dalam rangka pengendalian inflasi di Kalbar.

“Terkait hal ini BI berkomitmen akan terus melakukan assessment dan merancang insentif makroprudensial guna mendukung intermediasi perbankan kepada sektor riil,” ujarnya.

Selanjutnya, peningkatan elektronifikasi transaksi, baik pemerintah daerah terdapat tiga pemda kategori digital berdasarkan IETPD yang dikeluarkan oleh Menko Perekonomian yaitu Singkawang, Mempawah, Bengkayang, SP2D online oleh Pemprov Kalbar.

Dan transaksi masyarakat mengingat saat ini pengguna QRIS Kalbar: 453 ribu dengan pangsa 28,23 persen pengguna QRIS di Kalimantan per April 2023.

Penguatan ekonomi wilayah perbatasan (PLBN) dan pengembangan UMKM yang naik kelas dan berorientasi ekspor

“Pada pertengahan Juli, akan dilaksanakan Flagship Event Kalbar yaitu Saprahan Khatulistiwa yang merupakan rangkaian kegiatan promosi UMKM dan pariwisata Kalimantan Barat dengan puncak kegiatannya akan dilaksanakan di Pendopo,” jelasnya.

Selain itu dilakukan pula sinergi program dan CSR perbankan dalam rangka penurunan prevalensi stunting dan peningkatan IPM khususnya aspek pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian budaya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved