LKPD Pemkab Sintang 11 Kali Raih WTP

Hasilnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (LKPD) Pemkab Sintang tahun 2022 sudah memenuhi standar pelaporan yang benar.

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Diskominfo Sintang
Wakil Bupati Sintang Melkianus usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 di Aula Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani Pontianak pada Jumat, 12 Mei 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 kembali diganjar WTP oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Bupati Sintang Melkianus dan Wakil Ketua DPRD Sintang Heri Jambri menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 yang diserahkan Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Wahyu Priyono di Kantor BPK RI Provinsi Kalbar, Pontianak, Jumat 12 Mei 2023.

Hasilnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (LKPD) Pemkab Sintang tahun 2022 sudah memenuhi standar pelaporan yang benar dan diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat.

“Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sintang meraih Opini WTP sebanyak 11 kali ini tentu menjadi tantangan tersendiri untuk Pemkab Sintang agar mampu mengelola keuangan yang lebih baik lagi ke depannya," kata Wabup Sintang Melkianus.

Kepala BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, Wahyu Priyono menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK Provinsi Kalbar bahwa penyusunan LKPD Sintang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Wahyu berharap agar Pemerintah Daerah Sintnag segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah,” harap Wahyu Priyono. 

Pemda Kapuas Hulu Kembali Raih WTP dari BPK RI, Fransiskus Diaan: Akan Terus Kita Pertahankan

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved