Sekda Yusran Sebut Pertemuan Akbar Masyarakat Nelayan Pesisir Jadi Momen Tukar Informasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Pertemuan Akbar Masyarakat Nelayan Pesisir yang digelar Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) pada Rabu (12/4) di Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, jadi momen untuk saling bertukar informasi antar masyarakat nelayan dan Pemerintah.

Maka, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam memberikan apresiasi kegiatan dalam pertemuan akbar tersebut.

"Tetapi menjadi momen untuk saling bertukar informasi guna mengetahui situasi dan kondisi di lapangan yang berkaitan dengan masyarakat nelayan." Ungkap Sekda Kubu Raya

Dan juga hal ini juga Semua penanggung jawab dan pemangku kepentingan yang terkait dengan ini bisa menyampaikan informasi kebijakan program kepada masyarakat nelayan. Sehingga bisa membuahkan hasil berupa solusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan,” kata Yusran Anizam saat membuka kegiatan.

Baca juga: Polres Kubu Raya Bagikan Takjil Gratis untuk Berbuka Puasa kepada Pengguna Jalan

Sekda Yusran menyatakan masyarakat nelayan merupakan bagian dari masyarakat Kubu Raya yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Di mana hal itu dibuktikan dalam bentuk program dan kegiatan yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan termasuklah bagi masyarakat nelayan.

"Kita selalu berkomitmen terkait solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan. Misalnya mengenai perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), saya pastikan tidak ada masalah, tidak ada kendala. Kalau terkait dengan teknologi, kita bisa fasilitasi itu bagi masyarakat nelayan. Tinggal bagaimana mensinergikan aturan yang harus memang kita patuhi dan bisa ditaati. Sedangkan situasi dan kondisi di lapangan mengharuskan kita untuk bijak menyikapinya sehingga didapat solusi yang terbaik," ucapnya.

Dan terkait BBM subsidi bagi nelayan, Yusran memastikan para nelayan dapat memperolehnya. Sebab hal itu merupakan hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Tinggal bagaimana mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku.

"Ini yang coba kita telusuri, kita cari apa hambatan-hambatan, di mana yang tidak ketemu antara aturan kebijakan dengan situasi dan kondisi lapangan. Ini yang coba kita diskusikan,” katanya.

Sementara Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Burhanudin Abdulllah mengatakan kegiatan Pertemuan Akbar Nelayan se-Kalimantan Barat digelar pihaknya untuk mendukung program pemerintah mewujudkan masyarakat nelayan pesisir yang sejahtera dan mandiri.

“Pada kegiatan ini kita mengangkat tema ‘Sosialisasi Program Menuju Nelayan Mandiri’,” ujarnya. (*)

• Ditsamapta Polda Kalbar Gunakan Drone Lakukan Pemetaan Karhutla di Rasau Jaya Kubu Raya