Harga Relatif Stabil Jelang Idul Fitri 2023, TPID Pontianak Berencana Bangun BUMD Pangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Y Trisna Ibrahim mengungkapkan secara umum harga pangan di Kota Pontianak masih relatif stabil, meski terjadi beberapa kenaikan pada komoditas tertentu.

Hal itu diungkapkan Trisna sesuai dengan pemaparannya saat mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di Skyroom Cendana Hotel Mercure pada Selasa 11 April 2023 kemarin yang dipimpin Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Trisna menerangkan, terdapat beberapa arahan Gubernur yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, salah satunya operasi pasar dan menyalurkan cadangan beras pangan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di beberapa titik di Kota Pontianak.

"TPID Kota Pontianak sudah melaksanakan instruksi Gubernur dalam rangka intervensi harga yang sudah merangkak naik," sebutnya. Rabu, 12 April 2023.

Angka inflasi di Kota Pontianak per bulan Maret berada pada 5,04 persen. TPID Kota Pontianak senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengintervensi harga.

• Singkawang Sumbang Inflasi Tertinggi di Kalbar, Lampaui Pontianak dan Sintang

• Upaya Tekan Inflasi dan Persiapan Hari Raya Idul Fitri, Pemprov Kalbar Gelar Operasi Pasar

Trisna menambahkan, langkah strategis selanjutnya adalah mempelajari komoditas penyumbang inflasi. Menyambung arahan Sutarmidji, dirinya menyampaikan, target penurunan inflasi di setiap daerah minimal empat persen.

"Jika sudah di angka itu, maka inflasi akan sangat aman," ujarnya.

Terdapat 400 komoditas di Kalbar yang terus mengalami fluktuasi harga. Untuk Kota Pontianak sendiri, sekitar 100 komoditas yang menjadi variabel survei Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai patokan harga se-Kalbar.

"Ada tiga daerah yang menjadi penghitung inflasi, yaitu Sintang, Singkawang dan Kota Pontianak. Hitungan itu akan menjadi berita resmi yang dirilis BPS. Sehingga kita harus segera intervensi melibatkan instansi lain seperti Bulog dan lainnya. Termasuk gula pasir," paparnya.

Lewat kesempatan HLM tersebut, Trisna menyampaikan rekomendasi pihaknya kepada Pemprov Kalbar sebagai rencana intervensi pangan, yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan.

Nantinya, BUMD ini yang menjadi leading sektor intervensi pangan. Rencana ini pula sudah sejalan dengan penyampaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada rapat koordinasi rutin TPID nasional.

"Mudah-mudahan bisa segera terwujud BUMD pangan, sehingga kita mampu melakukan quick response untuk menekan harga di pasar," terangnya.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kota Pontianak Hari Ini Di sini