Kolaborasi BKKBN dan Komisi IX DPR RI Dalam Percepatan Penurunan Stunting
Terkait penanganan stunting, Alifuddin kembali mengatakan bagaimana negara bisa mencapai generasi emas jika stunting tidak dieliminer dan tidak....
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Kegiatan Kemitraan BKKBN - Komisi IX DPR RI merupakan sinergi eksekutif dan legislatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sesuai fungsinya, BKKBN berperan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang mendapat tugas dalam penyelenggaraa program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta Percepatan Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menjelaskan dengan memperhatikan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting yang mengamanatkan setiap pimpinan daerah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas dlaksanakan melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi diantara kementerian, lembaga pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa.

"Harus ada kolaborasi program antara BKKBN dengan Komisi IX DPR RI, karena efektivitas sosialisasi percepatan penurunan stunting terhadap dampak positifnya. Kami tentu saja sebagai anggota Komisi IX DPR RI sangat mendukung kegiatan ini sesuai dengan fungsi kami sebagai anggota DPR RI, dan masyarakat yang hadir dalam acara sosialisasi sama-sama membantu mengampanyekan pencegahan stunting dilingkungannya," ungkap Alifuddin saat Sosialisasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta Percepatan Penurunan Angka Stunting, bersama mitra melalui Zoom Meeting.
Terkait penanganan stunting, Alifuddin kembali mengatakan bagaimana negara bisa mencapai generasi emas jika stunting tidak dieliminer dan tidak diturunkan sehingga pemerintah harus terus gencar mengkampanyekan stunting.
• BKKBN Kalbar Sebut Sinergitas Kampung KB Perlu Dimaksimal Demi Turunkan Angka Prevalensi Stunting
Seperti diketahui bersama pada tahun 2021 presiden menunjuk langsung Kepala BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting.
Menurutnya stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis dalam waktu yang cukup lama dan umumnya nampak saat anak itu usia dua tahun. Kapan waktu terbaik untuk mencegahnya? Yaitu sejak dalam kandungan hingga anak usia dua tahun.
"Kami, H. Alifudin, SE.,MM Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Dapil Kalbar 1 secara maksimal akan membantu BKKBN untuk melakukan sosialisasi program program Bangga Kencana yang sudah
disepakati khususnya sosialisasi Stunting. Jika stunting ingin dihindarkan menikahlah dengan di rencanakan. Kami menjalankan fungsi pengawasan dan salah satu fungsi nya sebagai lembaga legislatif. Dengan demikian kebersamaan antara BKKBN dan komisi IX DPR RI dalam kampanye pencegahan
penurunan angka stunting," tegasnya.
Bahwasanya program Bangga Kencana ini merupakan salah satu wujud akuntabilitas pelayanan publik.
Sebagai mitra BKKBN dan Komisi IX DPR RI selalu jalan berdampingan, saling bahu membahu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pj Bupati Landak, Samuel mengatakan berbagai program dan kegiatan yang dijalankan di Kabupaten Landak dalam rangka penanganan stunting agar dapat dilaksanakan secara sinergis melalui pengaktifan peran pemerintah perguruan tinggi masyarakat dan semua pihak yang terlibat sehingga kerjasama dalam program dan kegiatan penanganan tanting dapat dilakukan semakin solid serta masing-masing mampu berbagi peran dalam intervensi spesifik dan sensitif.
"Maka melalui berjalannya program Penanganan stunting dan dengan kerjasama yang baik ini saya optimis Kabupaten Landak dapat memenuhi target penurunan stunting yang telah ditetapkan Untuk itu saya mengajak seluruh stakeho lder untuk turut memberikan dukungan melalui aksi nyata di sektor masing-masing dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Landak," kata Samuel.
Dalam penanganan stunting, harus melihat banyak aspek seperti aspek kesehatan aspek keluarga maupun aspek perilaku artinya pengetasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua stakeholder tidak hanya menjadi tugas instansi teknis tapi butuh keterlibatan semua pihak yang ada karena tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting.
• Kepala BKKBN Provinsi Kalbar Minta Perkuat Kolaborasi dengan Mitra
"Karenanya kampanye stunting kita hari ini pastinya sia-sia oleh karenanya tantangan ini tentu harus kita tangani secara baik terukur dan terarah, dan akuntabel dengan membangun Sinergi kolaborasi dan akselerasi semua pihak agar kita tetap bisa membangun Generasi masa depan menjadi generasi yang unggul berdaya saing dan berkualitas," jelas Samuel.

Kaper BKKBN Kalbar melalui Penata KKB Ahli Madya BKKBN Kalbar, Hadirin menjelaskan jika Kampanye Percepatan Penurunan Stunting, merupakan kegiatan yang strategis dengan menghadirkan melibatkan Stakeholder, Masyarakat, Pasangan Usia Subur (PUS) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting serta Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan Desa, Kader PKK Desa serta Kader KB yang berasal dari Desa.
stunting
BKKBN
DPR RI
Komisi IX DPR RI
Penurunan Stunting
Perpres 72 tahun 2021
Tribunpontianak.co.id
Tribun Pontianak
Pameran Fotografi KJC 2025 Hadirkan Pesona Satwa Kalimantan di Bantaran Sungai Kapuas |
![]() |
---|
Satreskrim Polres Mempawah Selidiki Kematian Warga Tertimpa Pohon Palem di Proyek Jembatan |
![]() |
---|
Wapres Gibran Disambut Hangat di Mempawah, Bupati Erlina Harapkan Percepatan Pembangunan Daerah |
![]() |
---|
Awali Kompetisi Barista Regional, PT Delifru Luncurkan Mesin Kopi La Carimali |
![]() |
---|
Arief Rinaldi Apresiasi Kunjungan Wapres Gibran ke Mempawah: Bukti Pemerintah Pusat Tak Lupa Daerah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.