Kekayaan Pejabat

Harta Kekayaan Heddy Lugito, Ketua DKPP RI yang Minta Anggaran Rp.92 Miliar Untuk Persidangan

Angka itu mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Heddy yang dilaporkan pada 16 Februari 2021 dan dicatat ....

DKPP RI
Ketua DKPP RI 2022-2027, Heddy Lugito 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito mengungkapkan jika pihaknya kehabisan anggaran tahun 2023.

Anggaran DKPP itu habis untuk menjalankan proses persidangan.

Untuk diketahui, pagu anggaran DKPP Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 26,1 miliar dengan peruntukan belanja operasional sebesar Rp 17 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp 9,1 miliar.

September 2022 lalu Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk DKPP sebesar Rp 7,2 miliar.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II bersama DKPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 21 September 2022.

Tambahan anggaran tahun 2023 tersebut dialokasikan untuk pembayaran terkait operasional kantor sebesar Rp 6,34 miliar dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 851 juta.

Baca juga: Harta Kekayaan Habiburokhman Politisi Gerindra Terakhir Dilaporkan 3 Tahun Silam, Berapa Jumlahnya?

Untuk itu pihaknya pun mengajukan anggaran tambahan dan saat ini tengah diproses dari Kementerian Keuangan.

Adapun jumlah anggaran yang diminta DKPP kali ini berjumlah Rp 92 miliar.

"Sejauh ini DKPP sudah kehabisan anggaran untuk sidang. Sudah mengajukan tambahan, Pak Mendagri sudah mengajukan ke Menteri Keuangan. Sekarang sedang diproses," kata Heddy Lugito kepada awak media, Selasa 28 Maret 2023 dilansir dari Tribunnews.

Anggaran tersebut dikatakan Heddy Lugito untuk menjalani proses sidang, terkhususnya untuk yang berada di luar kota Jakarta.

"Mintanya sekitar Rp 92 miliar. Karena anggaran untuk yang sidang luar kota sudah habis kita. Jadi ini enggak bisa sidang luar kota lagi," jelasnya.

Untuk diketahui, dilansir dari Kompas.com, sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Heddy Lugito pernah menduduki sejumlah kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ini pernah menjabat sebagai komisaris PT Pertani dan PT Pelindo III.

Heddy Lugito kini bahkan masih tercatat sebagai komisaris independen PT Sang Hyang Seri, BUMN yang bergerak di bidang pertanian, khususnya penyediaan benih.

Dia juga malang melintang di bidang jurnalistik.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved