Menteri Suharso Puji Kabupaten Kubu Raya Manfaatkan Informasi Geospasial

“Kami di sini untuk mengajak dan meyakinkan bahwa ini adalah kebutuhan kita dan integrasi dari data tabular statistik ke geospasial ini sangat luar biasa. Ibaratnya ini rajanya data karena satu titik bisa menjelaskan banyak hal. Dari satu rumah tangga di semua sisinya bisa dijelaskan. Sehingga semua pihak terkait bisa berperan sesuai dengan fungsinya. Hasilnya percepatan pembangunan akan tepat, tidak mubazir, dan tidak ada pembiaran,” ucapnya. 

Rakornas IG digelar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) RI dengan mengundang Bupati Kubu Raya sebagai narasumber. Sebab Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah terbaik di Indonesia dalam pengembangan simpul jaringan dan pemanfaatan informasi geospasial.

Bupati Kubu Raya H Muda Mahendrawan terpilih satu diantara beberapa kepala daerah menjadi narasumber di hadapan sejumlah kementerian, lembaga negara dan Pemerintah Provinsi se Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) pada Senin 20 Maret 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Rakornas IG ini merupakan amanah PP No 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan tindak lanjut hasil kegiatan Pra-Rakornas IG tanggal 6-7 Maret 2023 di Jakarta.

Pada Rakornas IG Tahun 2023 yang di gelar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) ini mengangkat tema "Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional”

Dan pada Rakornas IG tahun 2023 ini Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menggandeng Kepala Bappeda Litbang Kubu Raya Amini Maros dan Kepala Dinas Kominfo Kubu Raya Eddy Mudianto.

Pada Rakornas ini juga BIG mengundang sejumlah kementerian dan jajarannya yang diantaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kemen LHK, Kemen ESDM, Kementerian Pertanian, Kemen PUPR, Kemen ATR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemen Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian PPN, Menkeu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dikbud Ristek, Kemenkes, Kemen Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BNN, Basarnas, BNPB, BMKG, BRIN, dan sejumlah lembaga Negara serta beberapa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota serta Pemerintah Kabupaten terpilih. (*)

Baca juga: Polemik Batas Wilayah Pontianak-Kubu Raya, Cornelis Sebut Pemda dan Kemendagri Harus Duduk Bersama