Mantan Wabup Sambas Hairiah Ungkap Lika-liku Berkarier di Politik Sebagai Politisi Perempuan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Politikus perempuan Kalbar, Hairiah pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sambas periode 2016-2021. Ia juga pernah menjadi anggota DPD RI pada tahun 2014.

Hairiah menceritakan bagaimana perjalanan politiknya sebagai politisi perempuan dan rencananya ke depan menyongsong tahun politik 2024.

Hairiah merasa bangga menjadi perempuan yang dipercaya sebagai wakil kepala daerah. Apalagi tanggung jawabnya juga sangat besar yang memerlukan konsentrasi, waktu, tenaga dan juga pikiran untuk fokus untuk mensejahterakan masyarakat terutama pada waktu itu masyarakat di Kabupaten Sambas.

Ia menjadi anggota DPD RI dari tahun 2009-2014, kemudian menyambung menjadi anggota Wakil Bupati Kabupaten Sambas pada 2016-2021.

Ia sudah malang melintang di dunia politik sejak dulu. Hairiah mengatakan peranan perempuan dalam politik jika dilihat dari latar belakang sejarah pergerakan perempuan. Sejak dulu perempuan sudah memperjuangkan hak-haknya mengenai kesetaraan gender baik di dunia pendidikan, kesehatan, pernikahan, dan lain sebagainya.

"Dari sejarah sejarah itu kita belajar sebenarnya bahwa dari zaman dahulu saja para perempuan itu serba terbatas masih mampu menyuarakan kepentingan-kepentingannya. Kita hidup di zaman yang serba canggih pada saat ini kita bisa berkiprah dan tentunya tidak mudah, makanya kita harus fokus," ungkapnya saat hadir di TribunPontianak.co.id (Triponcast) pada 14 Maret 2023.

• Kisah Hairiah, Berbagi Kesan Menjadi Politisi Perempuan Kalbar

Ia memiliki latar belakang hukum sebagai pengacara, pada tahun 1997. Hairiah mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum (LBH), di mana pada saat itu belum ada organisasi perempuan yang mengkhususkan untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan.

Hal tersebut menjadi pintu masuk untuk mengetahui kondisi ril di masyarakat tentang bagaimana perempuan sebenarnya butuh akses terhadap keadilan. Kemudian dari pintu masuk itulah yang akhirnya bisa masuk ke isu-isu yang lainnya.

Berangkat dari aktivis perempuan yang berkecimpung dalam bidang hukum, ia mengatakan perempuan harus masuk dalam pusaran yang melahirkan kebijakan. Perempuan harus ada afirmasi untuk perempuan sehingga bisa menyuarakan kepentingan perempuan salah satunya adalah lewat jalur politik.

Walaupun tidak berada dalam keluarga dengan latar belakang politikus, Hairiah merasa mampu bahwa ia memiliki kapasitas untuk terjun ke dunia politik.

"Karena kita juga banyak memahami, mengalami, menangani langsung isu yang berkenaan dengan sosial hukum dan lain-lain. Saya juga melihat kapasitas diri bahwa saya mampu untuk masuk ke dalam dunia politik, walaupun saya bukan dari keluarga politikus karena orang tua saya seorang pengacara, ibu saya rumah tangga," ucapnya.

Hairiah melihat bahwa DPD merupakan lembaga yang strategis. Ia terpilih menjadi anggota DPD RI tahun 2009 dan fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas.

Panutannya dalam dunia politik juga cukup banyak. Beberapa temannya adalah seorang politikus yang cukup mapan di tingkat nasional yang menjadi inspirasi nya untuk berkiprah di dunia politik. Membagi waktu antara politik dan keluarga tergantung pada profesionalitas.

"Yang namanya politik itu kan istilahnya ruang publik. Karena ruang publik itu bagaimana kita bisa mengaturnya. Sementara kita juga adalah bagian dari dunia domestik sebagai ibu rumah tangga yang mana sudah menjadi rutinitas, ada konsekuensi yang harus kita kita bicarakan dengan pasangan dan keluarga kita," terangnya.

Sebelumnya ia sempat mencalonkan lagi untuk menjadi Wakil Bupati untuk periode kedua namun belum berkesempatan. Hal tersebut tidak menjadi masalah baginya, ia sudah berusah dan sudah memberikan yang terbaik namun kemudian bukan menjadi pilihan dari masyarakat.