Serahkan Bansos di Dua Kecamatan di Kapuas Hulu, Gubernur Kalbar Ingatkan Pentingnya BPJS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Hari kedua kunjungan kerja (kunker) Gubernur Kalimantan Barat ( Kalbar ) Sutarmidji di Kabupaten Kapuas Hulu kembali menyerahkan bantuan sosial ( bansos ) paket bahan kebutuhan pokok dalam rangka pengendalian dan mitigasi dampak inflasi.

Gubernur menyerahkan bansos tersebut di dua kecamatan yakni Kecamatan Jongkong dan Selimbau, Senin 13 Maret 2023.

Di Kecamatan Jongkong ada sebanyak 500 paket bantuan yang diserahkan, sedangkan di Kecamatan Selimbau sebanyak 300 paket.

Adapun isi paket bahan pangan yang diserahkan tersebut, berupa mie instan, minyak goreng premium, bawang putih, beras dan gula.

Usai menyerahkan bansos tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap agar bansos paket bahan pangan yang diserahkan, benar-benar bermanfaat dalam pengendalian inflasi.

Baca juga: Gubernur Kalbar Serahkan 43 Unit Sepeda Motor ke Desa Status Mandiri di Kapuas Hulu

Karena memang di Kabupaten Kapuas Hulu selalu terjadi inflasi yang tinggi, terutama disebabkan transportasi angkutan barang yang jauh dari wilayah kota.

“Ini bantuan dari insentif karena kita (Kalbar) berhasil menjadi daerah terbaik dalam pengendalian inflasi. Totalnya ada 43 ribu paket (bansos bahan pangan) se-Kalbar," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sutarmidji menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat. Seperti pentingnya seluruh warga di sana, terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

Kepada para orang tua, agar memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, harus bisa bersekolah minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

"Masyarakat yang menerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), harus mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah," katanya.

Meski misalnya belum ada kuota tambahan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), tapi setidaknya data-data calon penerima menurutnya harus sudah ada. Karena terkadang pembukaan kuota untuk PBI bersifat dadakan.

“Dadakan dalam arti misalnya ada kuota dari pusat untuk premi BPJS sebanyak 20 ribu orang. Kita mau cari se-Kalbar inikan susah, akhirnya pakai data yang ada, akhirnya yang dekat-dekat saja yang dapat, itu rugi daerah. Makanya daftar saja," pesannya.

Selama ini dikatakannya Pemprov selalu menganggarkan untuk menanggung PBI bagi masyarakat tidak mampu mencapai Rp50 miliar per tahun.

“Kemudian dari pajak rokok juga langsung dipotong untuk premi BPJS," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sutarmidji turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar Harisson, Kepala Disperindag ESDM Kalbar Syarif Kamaruzaman, Kepala Dinas PUPR Kalbar Iskandar Zulkarnaen, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalbar Herti Herawati, dan Kepala Bappeda Kalbar Sukaliman. (*)

• Kunker ke Kapuas Hulu Gubernur Kalbar: Janji Pembangunan Pemprov Kalbar di Kapuas Hulu Hampir Tuntas

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News