Memanas! KKB Tembaki Pesawat di Bandara Bilogai Sugapa, Begini Kondisinya Sekarang

“(Pemerintah Selandia Baru) tetap menyerahkan pada kita, mempercayakan pada kita. Dia (Dubes Selandia Baru) menawarkan bantuan, tetapi saya (bilang) masih mampu menyelesaikan,” ujar Yudo, Rabu kemarin.

Yudo mengatakan, pemerintah Selandia Baru juga berpesan agar pembebasan sandera tidak memakan korban, termasuk pilot Susi Air tersebut agar selamat.

“Selandia Baru berharap supaya tidak terjadi celaka terhadap pilotnya,” kata Yudo.

“Dengan pencarian yang kita gelar ini, dia berharap pilot ini selamat. Tentunya apa yang ditawarkan ya sama, diplomasi, dan sebagainya. Tentunya mereka menghadap saya dan saya sampaikan kita tidak diam saja, (tetap) melaksanakan pencarian itu,” ucap Yudo.

Di sisi lain, aparat TNI-Polri juga memperluas wilayah dalam operasi pembebasan pilot Philips.

Kabar terbaru, KKB pimpinan Egianus Kogoya itu berpindah ke Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

“Ada (perluasan pencarian), jadi kita tetap melaksanakan gelar tadi. Jadi sudah kita tempatkan, khususnya di daerah-daerah rawan yang diduga itu tadi (Lanny Jaya),” kata Yudo.

Operasi tak mudah, harus punya tenggat
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyatakan bahwa operasi itu memang tidak mudah dan tidak sederhana.

Fahmi mencontohkan operasi pembebasan peneliti Ekspedisi Lorentz 95 melalui Operasi Mapenduma yang memakan waktu selama empat bulan.

“Jika dihitung sejak penyanderaan dilaporkan pada 8 Januari 1996 hingga operasi pembebasan berhasil dilakukan pada 9 Mei 1996, itu durasinya sekitar empat bulan,” kata Fahmi saat dihubungi, Rabu (8/3/2023) petang.

• Misteri Nasib Pilot Pesawat Susi Air yang Disandera KKB Tapi Dibantah Panglima TNI dan Kapolri

Fahmi meyakini pemerintah dan aparat terus bekerja dalam operasi pembebasan pilot Susi Air.

Akan tetapi, Fahmi juga berpesan agar pemerintah mengurangi berita-berita kurang produktif mengenai operasi pembebasan itu.

“Seperti saya katakan sebelumnya, pemerintah memang harus menghindari publikasi atau penyampaian informasi yang kurang produktif, agar tidak justru menghadirkan potensi bahaya dan kegagalan upaya,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, banyak hal yang harus dipersiapkan dan dipertimbangkan dengan cermat dan hati-hati.

“Terutama yang berkaitan dengan tantangan dan peluang berdasarkan informasi lapangan dan analisis intelijen,” ucap Fahmi.