Kontribusi Perusahaan Dalam Peningkatan Status IDM Desa Pada Sekitar Perkebunan Sawit di Kalbar

"Karena peran akademisi sangat penting dalam mengawal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan nasional.

Desa membangun dan perbaikan tata kelola sawit menjadi program prioritas pemerintah 2015-2024,” ujarnya.

Abetnego Tarigan meminta agar pengembangan perkebunan sawit rakyat didukung perusahaan sawit swasta dan BUMN melalui kontribusi positif pada penguatan ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

“Sinergi dan kolaborasi adalah tanggung jawab semua komponen bangsa untuk membangkitkan desa membangun yang diharapkan bersama”, tandasnya.

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Masyarakat Agro Maritim IPB University, Prof Ernan Rustiadi, dalam sambutannya menyatakan bahwa desa-desa sekitar perusahaan perkebunan sawit skala besar menjadi perhatian khusus tim dari PSA IPB.

Karena perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu entitas bisnis yang berada di dalam atau sekitar desa memiliki tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap peri kehidupan desa.

"Kehadiran perusahaan sawit diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan desa," ujarnya.

Terkait IDM, Prof Ernan secara khusus memberi catatan bahwa melalui IDM dapat dilihat bagaimana para pihak (pemerintah, swasta, masyarakat, penegak hukum, dan aktor non-negara) melakukan berbagi peran dalam perspektif desa membangun untuk menunjang Sustainable Development Goals (SDGs).

IDM dapat diposisikan sebagai titik pijak bagi para pihak untuk memulai kolaborasi dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga dapat tergambar dengan jelas peta jalan pembangunan desa.  

Mengingat bahwa pembangunan desa merupakan hasil akumulasi dan kovergensi dari kerja-kerja para pihak tersebut dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sumberdaya alam dan insani baik yang bersifat tangible maupun intangible.

Maka Seminar Nasional yang mengusung tema “Strategi Percepatan Desa Membangun dan Penguatan Tata Kelola Sawit di Kalimantan Barat”, diharapkan dapat menjadi pijakan untuk mendorong desa membangun bersama pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan, baik di Kalimantan Barat maupun seluruh Indonesia.

"Semangat ini tercermin dari target Gubernur Kalimantan Barat bahwa di tahun 2023 tidak ada lagi Desa Sangat Tertinggal (ST) dan Desa Tertinggal (T) berdasarkan status IDM di Kalimantan Barat," ujarnya.