Ketua Komisi V DPRD Kalbar Sebut Perlu Koordinasi dan Gotong Royong dalam Penanganan Stunting

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar Heri Mustamin menyampaikan dalam penanganan stunting di daerah perlu dilakukan langkah koordinasi yang kuat dengan berbagai pihak terkait, dan ditangani secara gotong royong.

“Menurut saya stunting yang diketahui masyarakat awam adalah kekurangsn gizi . Kalau berkaitan dengan stunting di daerah apalagi di Kalbar kita diangka 27,6 persen di tahun 2022,” ujarnya.

Dalam hal ini, dikatakannya bahwa Pemda juga harus bisa mengkordinasikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah masing-masing mengingat ini juga merupakan kepentingan daerah.

Maka tentu kepala daerah harus mengambil langkah kordinasi dan dalam hal ini, Gubernur juga harus mengkordinasikan sampai ke tingkat walikota dan bupati untuk mendapatkan data yang update.

“Tidak mungkin data ini tidak valid semua, pasti ada yang valid. Oleh karena itu, langkah kordinasi kepala daerah ini penting, sebagai leading sektor dalam penanganan stunting ini adalah BKKBN walaupun merupakan instansi vertikal tapi harus melakukab kordinasi,” tegasnya.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Minta Perusahaan di Kalbar Salurkan CSR untuk Bantu Penanganan Stunting

Maka dari itu kepala daerah harus bisa memperhatikan ini (Penanganan stunting), karena stunting ini berkaitan juga dengan kekurangan gizi, dan juga disebabkan beberapa faktor.

Selain gizi , berkaitan juga dengan faktor lingkungan, dan faktor penyakit penyerta yang sering berulang sejak di dalam kandungan sampailah dia lahir.

“Ini juga harus menjadi perhatian, tentu Diskes juga harus proaktif, jadi bukan semata kekurangsn gizi tapi ada faktor lainnya yang sebabkan stunting. Oleh karena itu pemda ditingkat Provinsi sampai kabupaten kota harus duduk satu meja menseriusi persoalan ini agar bisa teratasi,” jelasnya.

Dalam masalah ini, dikatakannya tidak boleh saling menyalahkan semua pihak harus duduk satu meja, semua lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif, yudikatif di seluruh kabupaten kota ini, sebab semuanya punya program yang berkaitab dengan persoalan menjaga lingkungan dan sosial.

“Hal lainnya juga harus melakukan kordinasi dengan posyandu yang sering memberikan makanan tambahan, mungkin Pak Gubernur melalui Diskes , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga program itu tidak hanya fokus pada dinas-dinas tertentu saja. Kalau perlu semua dinas harus gotong royong,” pungkasnya. (*)

• Berhasil Turunkan Stunting, Kabupaten Sambas Raih Penghargaan

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News