Pengamat Politik Ungkap Alasan Wacana Pembentukan 3 DOB di Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wacana pembentukan atau pemekaran tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Ketapang hingga saat ini terus bergulir. Setidaknya terdapat 3 DOB yang direncanakan, pertama Kabupaten Jelai Kendawangan Raya. Kemudian Kabupaten Hulu Aik, serta ketiga Kabupaten Matan Hulu.

Pengamat Politik FISIP Untan Pontianak, Dr Yulius Yohanes menyebut wacana pembentukan tiga DOB ini merupakan sudah menjadi sebuah keharusan bagi Pemkab Ketapang. Hal ini untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Ini sesungguhnya yang menjadi tanggungjawab pemerintah.

Wacana DOB ini tidak terlepas dari wilayah Kabupaten Ketapang yang sangat luas. Sehingga, dengan wilayah yang sangat luas tersebut akan menyulitkan Pemkab Ketapang untuk melakukan pembangunan yang merata, terlebih dengan terbatasnya anggaran.

Selain itu, pemekaran tiga DOB ini adalah merupakan aspirasi dan harapan masyarakat Ketapang. Oleh karena itu, pemerintah harus merespon harapan masyarakat ini dan dapat dengan segera melakukan realisasi terhadap pembentukan/pemekaran tiga DOB tersebut.

• Pemkab Ketapang Perjuangkan DOB, Banjir Dukungan dari Semua Pihak

• Pendapat Pengamat Soal Wacana 3 DOB di Kabupaten Ketapang: Sudah Selayaknya Dimekarkan

Dengan adanya rencana tiga DOB ini, maka pemerintah pusat dan daerah hendaknya merespon harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Ketapang. Memang Kabupaten Ketapang sudah sangat layak untuk dimekarkan.

Selain luasnya wilayah, Ketapang juga memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat melimpah yang dapat dijadikan kekuatan utama bagi kabupaten-kabupaten baru tersebut nantinya untuk hidup mandiri.

Kabupaten ini memang layak untuk dimekarkan, karena dengan pemekaran tiga DOB di wilayah ini pasti membawa perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik di segala sektor, apakah dari sisi sosial, ekonomi maupun politik.

Agar realisasi tiga DOB ini berjalan lancar, diperlukannya dukungan politik dan kesepahaman dari seluruh pihak, baik jajaran eksekutif maupun legislatif. Selain itu, juga diperlukan peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan pengawalan terhadap wacana pembentukan tiga DOB ini.

Di samping itu diperlukan peran masyarakat dalam mendukung tiga DOB tersebut, masyarakat tentu harus berpartisipasi aktif untuk bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan masukan dan terlibat secara aktif dalam pengawasan langsung, serta menciptakan kondisi yang mantap. Sehingga DOB yang sudah direncanakan oleh pemerintah bisa direalisasikan.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News