Cek! PPKM Resmi Dicabut, Inilah 5 Bansos yang Akan Dihadirkan Bulan Februari 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID-Bantuan Sosial (Bansos) merupakan program pemerintah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ditengah Pandemi Covid-19 seiring dengan diberlakukannya PPKM sejak tahun 2020 lalu.

Pada awal tahun 2023 Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa PPKM telah dicabut bersamaan dengan meredanya Covid-19. 

Namun diketahui bahwan, Bansos akan tetap berlanjut disalurkan di tahun 2023 ini, Sejumlah bansos akan diberikan untuk tahap pertama meski PPKM telah dicabut.

Dirangkum dari tayangan YouTube Info Bansos, Kemensos dalam program PKH telah diketahui Dana Bansos dianggarkan dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp479,1 triliun.

• Kalender 2023 Bansos, Simak Jadwal Pembagian Bansos Permakanan Lansia Disabilitas Tahun 2023!

Dengan adanya nominal disebutkan tadi diharapkan mampu membantu masyarakat miskin untuk kembali pulih demi mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Terlebih lagi dipenghujung tahun 2022 pemerintah telah membuat keputusan dengan menaikan harga BBM bersubsidi.

Dengan dorongan inilah alasan mengapa Bansos harus tetap dicairkan ditahun 2023 agar tidak adanya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat serta tetap mempertahankan daya beli. 

Nah, Masyarakat yang telah terdata di DTKS Kemensos tahun-tahun sebelumnya dan belum ada perubahan data tentu berhak menerima kembali ditahun 2023.

• Tips Agar Uang Bansos Maupun Saldo BPNT dan PKH 2023 Tidak Berkurang Saat Dicairkan!

Berikut daftar Bansos beserta nominal yang akan diberikan di bulan Februari 2023, Sebagaimana tayangan YouTube Info Bansos. 

1. Program Kartu Sembako atau BPNT

Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) senilai Rp200.000

2. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos ini akan diberikan melalui Kementerian Sosial sebagai Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Bansos PKH dengan besaran nominal bantuan beragam mulai Rp200.000 sampai Rp3 jutaan tergantung hak penerima.

3. PIP Kementerian Agama