HUT ke-66 Pemprov Kalbar, Ini Paparan Sutarmidji Terkait Pembangunan Selama Menjabat Gubernur Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat memasuki usia ke-66 tahun pada Sabtu 28 Januari 2022. Berbagai rangkaian kegiatan telah digelar untuk memeriahkan acara HUT Pemprov Kalbar ke-66 tahun ini.

Memasuki usia ke-66 tahun Pemprov Kalbar yang saat ini di bawah kepemiminan Gubernur Kalbar Sutarmidji dan Wagub Ria Norsan yang juga menjadi tahun terkahir untuk keduanya menjabat di periode pertama.

Berbagai capaian dalam pembangunan juga telah diraih pada usia ke-66 tahun Pemprov Kalbar. Di antaranya di sektor Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur.

Provinsi Kalbar memiliki jalan sepanjang 1.530 kilometer. Di awal masa jabatan Sutarmidji menjadi gubernur saat itu capaian jalan provinsi dalam kondisi mantap baru mencapai 49 persen.

“Pada akhir masa jabatan kami di tahun ini, insyaallah bisa mencapai 80 persen capaian jalan dalam kondisi mantap. Artinya dalam lima tahun menjabat kami bisa menjadikan jalan provinsi dalam kondisi mantap naik 30 persen atau kurang lebih 400 kilometer,” ujar Sutarmidji, Jumat 27 Januari 2023.

Sutarmidji menyampaikan masih ada sekitar 300 kilometer jalan dengan kondisi yang masih tidak layak seperti jalan tanah dan lainnya.

• HUT Pemprov Kalbar Ke-66, TP PKK Provinsi hingga Pontianak Gelar Donor Darah Serentak

“Jadi kalau di medsos begini begitu ya memang masih ada 300 kilometer. Itu karena anggaran kita yang tidak memadai karena kita tidak hanya membenahi jalan, tapi juga membenahi infrastruktur pelayanan pemerintah, kemudian pendidikan dan lainnya,” ungkap Sutarmidji.

Sedangkan untuk pembangunan jalan dikatakannya harus membuat jalan yang bisa memberikan dampak terhindar dari sulitnya distribusi kebutuhan pokok. Misalnya mengapa jalan Rasau Jaya harus bagus karena di situ ada penyebrangan feri untuk ke Kabupaten Kayong Utara (KKU).

“Mengapa jalan di Kayong Utara yakni ruas Siduk-Sukadana harus dibenahi karena tahun ini KKU dan Ketapang masuk dalam perhitungan inflasi. Selama ini hanya Pontianak, Singkawang, dan Sintang. Tahun ini tambah dua Kayong Utara dan Ketapang,” ucapnya.

Sehingga menjaga inflasi itu jalur distribusi terutama pangan harus lancar. Jalan-jalan yang masih panjang seperti Tumbang Titi, Tanjung Marau, dan sebagainya menurut Sutarmijdi tidak mungkin selesai.

Sebab, karena ada yang mencapai panjang 70 kilometer yang membutuhkan sekitar Rp 450 miliar untuk menyelesaikannya dan tentu tidak mampu satu tahun.

“Kalau hanya menangani jalan itu saja bisa selesai tapi yang lain parah juga. Maka kita harus berbagi, tahun ini yang paling besar Ketapang, KKU, Sintang. Tapi rata-rata semua merata, hanya Pontianak yang tidak Mempawah juga tidak ada jalan provinsi,” jelasnya.

• Peringati HUT Pemprov Kalbar ke-66, Sekda Ketapang Ikut Donorkan Darah

Sedangkan untuk di Pontianak terkait Jalan HRA Rahman, Pemprov sudah menganggarkan, namun pembebasan lahannya lama. Sehingga diselesaikan dulu pembebasannya setelah itu baru dilakukan pembangunan.

“Sama juga dengan arah ke Kakap itu rencana jembatan Kapuas Tiga kita harus lebarkan sembilan hingga 12 meter. Tahun ini insyaallah dari Parit Penjara hingga Pal Lima selesai dengan catatan Pemda Kubu Raya mampu menyelesaikan kios pinggir jalan,” ujarnya.

Sutarmidji mengatakan, jika tidak bisa apa boleh buat, anggaran yang sudah ada akan dialihkan ke daerah yang lancar. Sebab, penyerapan anggaran harus cepat.

“Saya sudah minta camatnya susah ditelpon saja susah mengangkatnya, saya bilang yang repot-repot gitu sudah jangan diurus. Kita urus yang mudah koordinasi saja. Bengkayang sudah koordinasi, Sekadau yang mudah koordinasi saja. Saya yang penting masyarakat menikmati, saya bicara tentang kebutuhan masyarakat, tidak ada membangun untuk pencitraan atau cari pamor. Itu tidak ada,” tegasnya.

Ia mengatakan semua yang dikerjakan betul-betul untuk masyarakat bukan untuk kepentingan lain.

Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan, dikatakannya Pemprov Kalbar juga telah menyalurkan beasiswa setiap tahunnya dengan anggaran sekitar Rp 170 miliar. Tujuannya agar pendidikan di sekolah negeri yang ada di Provinsi Kalbar bisa gratis.

“Untuk pendidikan saja anggaran APBD diatas 25 persen. Sehingga belanja infrastruktur lumayan lebih baik bisa 29 persen. Itu sudah bagus walaupun idealnya 40 persen. Tapi kalau dilihat dari struktur yang lain sudah 40 persen seperti hibah rumah ibadah itu untuk pembangunan juga cuman dilakukan oleh masyarakat tapi itu tidak termasuk pada belanja infrastruktur padahal sebenarnya masuk dalam belanja infrastruktur,” jelasnya.

Ia mengatakan di sektor pendidikan yang masih harus berbenah, di antaranya banyak infrastruktur sarana prasarana yang sudah cukup baik tahun ini.

Pemprov sudah selesai untuk meubeler dari 170 ribu sampai 200 ribu set kursi yang harus dibenahi kondisi separuhnya rusak dan tidak layak. Namun sudah diganti hampir 100 ribu set.

“Tahun ini sudah genah artinya untuk itu sudah. Gedung sekolah kita tambah 25 sekolah baru itu untuk mendekatkan sekolah kepada masyarakat,” ungkapnya.

Dikatakannya ada di satu daerah siswa harus menempuh jarak 42 kilometer untuk mencapai SMA. Mungkin bagi mereka yang mampu dan memiliki motor bisa sampai dengan mudah. Tapi bagi mereka yang tidak mampu akan sangat berat, akhirnya berdampak pada putus sekolah.

“Maka sekolah kita dekatkan kepada masyarakat seperti di Pulau Maya Kabupaten Kayong Utara, Melawi, Kapuas Hulu semuanya ada,” ujarnya.

Selain itu untuk kantor pemerintah juga sudah selesai penataan. Pada HUT Pemprov ke -66 tahun, Sutarmidji juga akan meresmikan kantor baru yang ada di belakang di Lingkungan Pemprov Kalbar.

“Awalnya gedung itu untuk Mal Pelayanan Publik dan kita diminta oleh kementrian. Setelah kita bangun hampir finishing tahu-tahu provinsi tidak perlu ada Mall Pelayanan Publik, tapi kita tetap gunakan untuk pelayanan PTSP, Capil, Kominfo di situ,” jelasnya.

Sedangkan untuk kantor-kantor yang letaknya strategis tetapi sudah tidak layak akan di-HPL kan lalu diberikan HGB. Midji menegaskan intinya membangun kantor yang di belakang menggunakan aset yang dimanfaatkan untuk HGB, lalu dibangunkan ke aset.

“Jadi aset untuk aset tidak mengganggu anggaran lain. Kalau ada yang bilang Pemda kok bangun kantor jalan masih rusak, tidak demikian. Prinsip saya aset untuk membangun aset,”tegasnya.

Selanjutnya, pada tahun ini pendapatan dari penggunaan aset dari pihak ketiga Pemprov Kalbar diperkirakan bisa mencapai Rp 40 miliar rupiah, sedangkan tahun lalu Rp 23 miliar rupiah.

“Selama ini cuman Rp 200 hingga Rp 300 juta. Tapi selama saya ini sudah bisa, tapi harus bisa dijadikan aset dan kita juga harus menjaga,” jelasnya.

Sedangkan di bidang kesehatan yakni di RSUD dr Seodarso tahun ini pembangunan lainnya ditargetkan tuntas. Tinggal ke depan menambah ruang rawat inap saja. Namun ia katakan untuk jenis pelayanan semua sudah bagus seperti peralatan dan gedung semua bagus.

“Jadi tahun ini kita bangun untuk Pemeriksaan Mata Modern, Gigi, General Chek Up. Lalu ruang rawat inap anak untuk 100 tempat tidur itu harus bagus. Kalau itu sudah maka di bidang kesehatan sudah tinggal bagaimana meningkatkan pelayanan,”pungkasnya.

Sukiryanto Minta Perhatikan SDM

Pemerintah Provinsi Kalbar genap berusia 66 tahun di tahun 2023. Atas usia yang sudah lebih dari setengah abad, Sukiryanto, anggota DPD RI asal Kalbar yang juga tokoh masyarakat Kalbar mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Provinsi khususnya dalam peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Ia menilai peningkatan PAD sangat berkorelasi langsung dengan pembangunanan daerah.
Semakin besar pendapatan, secara langsung akan makin semakin luas juga pembangunan yang bisa dilakukan.

Di usia Pemprov Kalbar yang ke-66, ia menilai konsentrasi gubernur dalam memfokuskan pembenahan infrastruktur tentunya bisa menggerakan roda perekonomian. Dimana selanjutnya kabupaten/kota akan lebih mudah dan murah untuk mendistribusikan atau mendekatkan komoditi yang mereka miliki ke pasar yang lebih besar.

Namun ke depan, ia harapkan pemerintah juga memperhatikan sumber daya manusia atauSDM. Selain menciptakan peluang ekonomi, juga harus mulai memperbaiki kualitas SDM di tengah tumbuhnya populasi usia produktif.

Menurut Sukiryanto hal ini menjadi penting agar peluang yang diciptakan tidak dinikmati oleh orang lain.

Seiring dengan masifnya pembangunan seperti pelabuhan international, terminal barang di perbatasan dan lainnya, diharapkan juga menjadi peluang untuk menambah luas lagi pasar ke depan,

"Tentunya ini harus ada keinginan ataupun kebersamaan pemerintah melalui pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi agar ada kerjasama saling menguntung antara negara. Tentu ini menjadi peluang kalbar yang berbatas langsung dengan negara lain," harapnya.