Tunggakan Pajak Kendaraan Masih Tinggi, Ini Saran Anggota DPRD Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kalbar, Tony Kurniadi memberikan tanggapannya terkait masih tingginya tunggakan pembayaran pajak kendaraan di Kalbar.

"Kalau soal pajak ini sebenarnya bagaimana pun kita dewan tetap menghimbau kepada seluruh wajib pajak kendaraan itu supaya rutin membayar pajaknya," ujarnya saat dihubungi, Rabu 25 Januari 2023.

Ia menjelaskan, pajak kendaraan merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan pembangunan-pembangunan diberbagai sektor.

"Karena memang primadona PAD provinsi itu pajak kendaraan, dan kita paham dari pajak itulah sumber utama bagaimana provinsi melakukan program-program pembangunan di berbagai sektor kehidupan," sambungnya.

• Berikut 2 Rancangan Simulasi Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kalbar Pemilu 2024

Oleh karenanya apabila semakin banyak tunggakkan atas pajak kendaraan tersebut, maka akan semakin mempengaruhi kinerja pemerintah untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang bersumber dari PAD.

"Oh sangat berpengaruh, semakin banyak tertunda semakin mengurangi daya pemerintah untuk melakukan pembangunan yang bersumber dari PAD, sangat signifikan pengaruhnya," tuturnya.

"Dan yang perlu diperhatikan juga kemandirian suatu daerah itu dilihat dari seberapa besar PAD yang dihasilkan, ketika PAD nya lebih tinggi dari transfer pemerintah pusat maka daerah itu semakin mandiri," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai Pemrov harus melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada wajib pajak agar taat dan rutin membayar pajak kendaraannya pada masa yang sudah ditentukan.

"Improvisasi yang bisa dilakukan bagaimana Pemerintah Daerah bisa menggandeng misalnya menggandeng tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, agar turut mensosialisasikan agar masyarakat taat membayar pajak kendaraannya," ujarnya.

Selain melakukan sosialisasi secara terus-menerus, ia mengatakan diperlukan trobosan agar masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak kendaraannya. Terlebih terhadap masyarakat di daerah terpencil/pedalaman.

• Uji Publik Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kalbar, Dapil Kubu Raya dan Mempawah akan Dipecah

Tony menyarankan, pemerintah bisa bekerjasama dengan warung-warung rakyat untuk dijadikan counter pembayaran pajak kendaraan di daerah terpencil.

"Dan juga bagaimana siwajib pajak ini bisa mudah, bisa nyaman membayar pajaknya. Barangkali yang perlu trobosan baru untuk daerah-daerah terpencil pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama dengan misalnya warung-warung rakyat, itu bisa dijadikan counter untuk membayar pajak kendaraan," ujarnya.

"Tentu memang dengan sistem yang aman dan bisa dibuat sendiri oleh pemerintah daerah," katanya.

"Selama ini kan bekerjasama dengan Bank Kalbar, Bank Kalbar ini kan tidak bisa menyentuh wilayah-wilayah terpencil. Dengan demikian bagi siwajib pajak didaerah-daerah terpencil itu kan bisa mudah membayar pajaknya," jelasnya.

Selain memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, Ia mengatakan, hal ini juga memberikan tambahan keuntungan terhadap usaha/warung-warung rakyat itu melalui upah pungut pembayaran pajak tersebut.

"Kemudian kita juga bisa memberikan semacam sebuah insentif atau upah pungut dari pajak itu untuk warung-warung rakyat itu, jadi mereka juga dapat tambahan dari sana. Itu kan jadi multiplier effect banyak keuntungan yang didapatkan masyarakat itu sendiri," tutupnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News