Pemkab Landak Sosialisasikan Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022

Disampaikan Samuel, pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkan

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Dok. Diskominfo Landak
Pj Bupati Landak, Samuel saat menghadiri sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Peladangan Berbasis Kearifan Lokal di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Kamis, 1 Desember 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Pemerintah Kabupaten Landak bersama DPRD laksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Peladangan Berbasis Kearifan Lokal di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Kamis, 1 Desember 2022.

Sosialisasi itu dibuka oleh Pj. Bupati Landak, Samuel dan dihadiri anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPRD Landak, Kepala OPD dan tokoh masyarakat kabupaten Landak.

Disampaikan Samuel, pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pj Bupati Landak Samuel Hadiri Peringatan HUT Yon Armed 16 Komposit Ngabang ke-25

Maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber dalam alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan berkelanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Sementara itu, diketahui sebagian besar masyarakat Kalimantan Barat merupakan petani yang mengelola lahan secara tradisional. Salah satunya dengan membuka lahan dengan dibakar yang berbasis kearifan lokal.

Penerapan kearifan lokal dalam pembukaan lahan perladangan perlu dilakukan karena membantu proses keterjaminan dan ketahanan pangan, konservasi hayati dan menjaga agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab untuk membakar lahan secara masif.

“Pengaturan pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada peladang untuk membuka lahan perladangan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal,” kata Samuel. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved