Kejati Kalbar Ajukan Perkara KDRT ke Kejagung Untuk Restoratif Justice

Lalu, korban berusaha menengahi pertengkaran antara IM dan Istrinya, namun saat itu IM naik pitam dan menganiaya adik iparnya itu.

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Upaya Perdamaian kasus KDRT yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar. File Kejaksaan. 

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengajukan permohonan persetujuan penghentian penuntutan atas perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pontianak, Rabu 9 November 2022.

Bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar permohonan yang diajukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI secara virtual dipimpin langsung oleh Kejati Kalbar Dr. Masyhudi didampingi Aspidum Yulius Sigit dan Kajari Pontianak Wahyudi.

Kasus KDRT itu sendiri terjadi pada 7 Juli 2022, dengan tersangka berinisial IM.

Saat itu, IM bertengkar dengan sang istri, ketika pertengkaran tersebut, IM mengeluarkan kata - kata kotor, dan hal itu didengar oleh korban yang merupakan adik iparnya berinisial S.

Baca juga: Opletnya Terbakar Hingga Merugi Belasan Juta, Mat Saleh : Saya Patah Kaki untuk Mencari Penghasilan

Lalu, korban berusaha menengahi pertengkaran antara IM dan Istrinya, namun saat itu IM naik pitam dan menganiaya adik iparnya itu.

Atas hal itu, IM dilaporkan ke Polisi dan dijerat dengan Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomer 23 tahun 2004.

Sebelumnya pada 27 Oktober 2022 telah dilakukan upaya damai antara korban dan pelaku.

Kajati Kalbar Dr. Masyhudi, SH., MH menyampaikan bahwa perkara KDRT ini merupakan perkara yang sederhana.

"Jaksa sesuai petunjuk pimpinan diharapkan dapat menyelesaikan perkara dengan penekanan hukum menggunakan hati Nurani serta tujuan hukum yang berasas kemanfaatan, dengan Keadilan yang menyentuh masyarakat untuk mencegah stigma negative,"ujarnya.

Hingga bulan November 2022 ini Kejati Kalbar telah melaksanakan Restorative Justice sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara.

“Dan kita akan terus mengupayakan pekara – perkara yang memenuhi syarat agar dapat diselesaikan secara Restorative Justice untuk kedepannya” ungkap Dr. Masyhudi, SH., MH. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved