Pemkab Mempawah Jaga Kestabilan Harga Bahan Pokok

Untuk hal tersebut kata Erlina, sudah dilaksanakan berbagai program. Mulai dari peningkatan SDM melaui pelatihan-pelatihan, penguatan kapasitas penyuluh pertanian, pendamping keluarga harapan, keluarga berencana dan program lainnya.

"Untuk UMKM tak kalah pentingnya, secara bertahap kita sedang upayakan pendampingan bagi kawan-kawan UMKM agar dapat meningkatkan kapasitasnya baik dalam kinerja produksi, pengelolaan keuangan, marketing, pengemasan, hingga pada hal-hal yang lebih mendetail seperti sertifikasi halal agar bisa dipasarkan lebih luas lagi," terangnya.

Agar lebih optimal lagi lanjut Erlina, Pemkab turut melakukan kerjasama dengan korporasi yang ada di Kabupaten Mempawah, dan sudah ada beberapa perusahaan yang menyatakan siap untuk membantu.

"Sementara itu Pemerintah Pusat juga membantu kita melalui bantuan-bantuan langsung seperti BLT, BSU, dan lain-lain," tutupnya. 

Provinsi Terbaik Pengendalian Inflasi

Kabar menggembirakan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), bagi daerah yang berhasil menekan laju inflasi dari bulan Mei sampai Agustus 2022 tahun berjalan diberikan bonus Dana Insentif Daerah (DID).

Diantaranya Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam 10 Provinsi di Indonesia yang mendapatkan bonus DID, karena telah berhasil menekan laju inflasi di Kalbar.

Dengan kebehasilan tersebut, Provinsi Kalbar mendapatkan DID sebesar Rp 10,83 Miliar dari Kemenkeu RI.

• Menko Airlangga: Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Dibutuhkan Kendalikan Inflasi

Seperti diketahui bahwa dalam menekan laju inflasi di Kalbar, beberapa program telah dilakukan oleh Gubernur Sutarmidji yang turun langsung ke lapangan untuk membagikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako. Selain itu dilakukan juga operasi pasar murah, dengan memberikan subsidi pangan.

Dalam sambutannya saat menyerahkab bansos kepada masyarakat di Kecamatan Singkawang Barat, Sutarmidji mengatakan bahwa Kalbar mendapatkan DID sebesar Rp 10,83 miliar tersebut dari Kemenkeu akan digunakan untuk pemberian bansos dan operasi pasar kedepanya.

“Alhamdulillah kerja keras kita dalam mengendalikan inflasi di Kalbar bagus dan kita termasuk yang paling besar mendapatkan insentif sebesar Rp 10,83 miliar yang akan saya gunakan untuk bansos dan operasi pasar,”ujar Midji.

Selain Pemprov Kalbar yang mendapatkan DID sebesar Rp 10,83 miliar, ditingkat kabupaten Kota di Kalbar yang juga mendapatkan insentif DID yakni Kota Pontianak sebesar Rp 10,59 miliar, Kota Singkawang sebesar Rp 10, 90 miliar, Kabupaten Sintang sebesar Rp 10,66 miliar.

Sutarmidji mengatakan bantuan sosial diberikan untuk subsidi kenaikan BBM, karena kenaikan harga BBM yang biasanya akan berdampak pada harga pangan di pasar.

Maka untuk mengendalikannya Pemprov Kalbar telah melakukan beberapa program yakni pasar murah dipasar-pasar, dan subsidi pangan penyerahan bantuan sosial (bansos).

“Bagi yang tidak mampu kita berikan bantuan paket sembako untuk masyarakat,”ucapnya.