Sukses Tekan Inflasi, Pemprov Kalbar Terima Insentif Rp 10,83 Miliar dari Pemerintah Pusat

Kabar menggembirakan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), bagi daerah yang berhasil menekan laju inflasi dari bulan Mei sampai Agustus 2022

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/Tri Pandito Wibowo
Sekda Kalbar dr Harisson saat diwawancarai wartawan. Gedung DPRD Kalbar. Rabu, 7 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabar menggembirakan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), bagi daerah yang berhasil menekan laju inflasi dari bulan Mei sampai Agustus 2022 tahun berjalan diberikan bonus Dana Insentif Daerah (DID).

Di antaranya Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam 10 Provinsi di Indonesia yang mendapatkan bonus DID, karena telah berhasil menekan laju inflasi di Kalbar. 

Dengan kebehasilan tersebut, Provinsi Kalbar mendapatkan DID sebesar Rp 10,83 Miliar dari Kemenkeu RI. 

Lerry Kurniawan Figo Apresiasi Langkah Pemkab yang Berhasil Mekarkan Dua Desa di Sambas

Selain Pemprov Kalbar yang mendapatkan DID sebesar Rp 10,83 miliar, ditingkat kabupaten Kota di Kalbar yang juga mendapatkan insentif DID yakni Kota Pontianak sebesar Rp 10,59 miliar, Kota Singkawang sebesar Rp 10, 90 miliar, Kabupaten  Sintang sebesar Rp 10,66 miliar. 

Sekretaris Daerah Kalbar Harisson mengatakan, dana insentif tersebut bakal digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, antara lain melalui perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, dalam upaya penurunan tingkat inflasi.

“Hal ini kita lakukan untuk terus berupaya menurunkan dan menekan tingkat inflasi,” kata Harisson, Selasa 27 September 2022.

Selain itu, Harisson merincikan, perlindungan sosial dilakukan guna menekan risiko kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). 

“Jadi dapat berupa upaya penekanan tingkat inflasi dengan  operasi pasar maupun pemberian paket bahan pokok kepada keluarga miskin atau rentan,” ujar Harisson

Harisson mengingatkan semua perangkat daerah, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota agar tetap waspada dan terus bekerja menjaga tingkat inflasi.

“Tingkatkan kerja sama dengan semua sektor terkait di daerah masing-masing,” ungkap Harisson

Seperti diketahu bahwa Pemberian DID ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140 Tahun 2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022.

DiD Kinerja Daerah Tahun Berjalan, Tahun 2022, dihitung berdasarkan kategori penggunaan PDN, percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting dan penurunan inflasi daerah. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved