Kapolres Mempawah Jadi Narasumber FGD Penyesuaian Harga BBM yang Digelar Pejuang

Kapolres menyampaikan, sebenarnya pemerintah pusat memberikan subsidi tujuan awalnya ialah untuk meringankan beban golongan tidak mampu

Penulis: Ramadhan | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ramadhan
Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah, menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD), tentang Penyesuaian Harga BBM dan Langkah-langkah Pengendalian Pemerintah, yang digelar oleh Perkumpulan Jurnalis Galaherang (Pejuang) Mempawah di Cafe K-Tamb, Jalan GM Taufik, Kecamatan Mempawah Hilir, Selasa 27 September 2022. (Dok. Tribun Pontianak/Ramadhan) 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kapolres Mempawah, AKBP Fauzan Sukmawansyah, menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD), tentang Penyesuaian Harga BBM dan Langkah-langkah Pengendalian Pemerintah, yang digelar oleh Perkumpulan Jurnalis Galaherang ( Pejuang ) Mempawah di Cafe K-Tamb, Jalan GM Taufik, Kecamatan Mempawah Hilir, Selasa 27 September 2022.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres menyampaikan, bahwa urgensi pengalihan subsidi BBM yaitu lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.

"Yaitu pemilik mobil-mobil pribadi, mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu," tegasnya diawal penyampaiannya.

Kapolres menyampaikan, sebenarnya pemerintah pusat memberikan subsidi tujuan awalnya ialah untuk meringankan beban golongan tidak mampu dalam memperoleh BBM murah.

Baca juga: Wabup Muhammad Pagi Buka FGD Penyesuaian Harga BBM yang Digelar Perkumpulan Jurnalis Galaherang

"Secara tidak langsung hal tersebut juga diharapkan berdampak pada terjangkaunya harga komoditas bahan pokok," ucap Kapolres.

Terkait penyesuaian harga BBM, Kapolres menjelaskan pemerintah sudah beberapa kali melakukannya dari masa ke masa.

"Sebenarnya penyesuaian harga B sudah dilakukan dari masa ke masa. Yakni pada Tahun 1965-1966 ada 3 kali penyesuaian harga premium, solar dan minyak tanah. Kemudian Tahun 1967-1998 ada 21 kali penyesuaian harga premium, solar dan minyak tanah. Selanjutnya 1998-1999 tidak ada penyesuaian harga. Dilanjutkan lagi pada Tahun 1999-2001 ada 6 kali penyesuaian harga premium, solar dan minyak tanah," katanya.

"Selanjutnya pada Tahun 2001-2004 ada 18 kali penyesuaian harga premium, solar dan minyak tanah. Kemudian pada Tahun 2004-2014 ada 8 kali penyesuaian harga premium, solar dan minyak tanah. Selanjutnya Tahun 2014-sekarang ada 7 kali penyesuaian harga BBM," terangnya lagi.

Lebih lanjut Kapolres juga menyampaikan kasus penyelewengan subsidi di wilayah Kalbar.

"Subsidi yang diselewengkan, di wilayah Kalbar sampai dengan September 2022 telah diungkap 53 kasus penyimpangan solar dengan jumlah tersangka sebanyak 62 orang. Barang bukti solar hingga 70.000 liter dengan perhitungan kerugian negara mencapai lebih dari 10 milliar rupiah," terangnya.

Dengan adanya penyesuaian harga BBM, lanjut Kapolres, ada beberapa kerawanan yang dikhawatirkan, yakni Hoax, penyelewengan dana bansos, kenaikan harga bahan pokok masyarakat, Unjuk rasa yang berpotensi anarkis serta sabotase.

"Terkait aksi unjuk rasa anarkis, kita berharap agar jangan sampai terjadi di wilayah Kalbar, karena mengganggu aktivitas masyarakat, berpotensi menimbulkan korban jiwa dan harta benda, tidak solutif, merugikan diri sendiri apalagi jika diproses hukum dan merugikan kepentingan umum, merusak fasilitas," terangnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved