Berhasil Tekan Inflasi, Kalbar Terima Insentif Rp 10,83 M
Dikatakannya ketika potensi terjadi inflasi di suatu daerah, tentu harus diketahui kondisi penduduk untuk kemudian harus diintervensi.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kalimantan Barat mendapatkan Dana Insentif Daerah ( DID ) dari Kemenkeu RI sebesar Rp 10,83 miliar atas keberhasil menekan lajunya inflasi di Provinsi Kalbar.
Selain Pemprov Kalbar yang mendapatkan DID sebesar Rp 10,83 miliar, ditingkat kabupaten Kota di Kalbar juga mendapatkan insentif DID yakni Kota Pontianak sebesar Rp 10,59 miliar, Kota Singkawang sebesar Rp 10, 90 miliar, Kabupaten Sintang sebesar Rp 10,66 miliar.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan untuk kabupaten kota yang masuk dalam perhitungan inflasi di Kalbar seperti Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabuaten Sintang juga mendapatkan insentif.
“Kedepan sebagian besar nanti dana insentif tersebut tetap akan kita gunakan untuk pengendalian inflasi,”ujarnya.
• Raih 10 Kali WTP Berturut-turut, Pemkab Sintang Dapat Insentif DID Rp 10,66 Miliar
Ia mengatakan dalam penanganan inflasi tentu harus jeli mencari pola atau modelnya, serta harus melihat situasi dan kondisi wilayah yang ada seperti di Kalbar.
“Kalau saya ambil dua program diantaranya bantuan paket bahan pangan gratis dan operasi pasar, dan setiap minggu dilakukan pengecekan harga kebutuhan pokok,”ujar Midji.
Jika diketahui ada harga bahan pokok yang naik, akan segera dihentikan dengan intervensi pasar. Misalnya telur ayam pada tingkat agen harganya Rp 24 ribu rupiah lalu di pasar Rp 30 ribu rupiah. Maka Pemprov akan membeli dari peternak dan dijual dengan harga Rp 24 ribu rupiah.
“Jadi kita tidak ambil untung sehingga harga pasar bisa di rem. Lalu untuk masyarakat yang tidak mampu kita berikan bantuan sembako gratis. Saya lihat metode ini yang benar,”ujarnya.
Lalu, dikatakannta yang paling harus dijaga adalah beras, beras itu komponen penyumbang inflasi sekitar 74 persen.
“Alhamdulillah Kalbar sudah mulai swasembada beras premium. Karena barang tersedia harga tidak terlalu meningkat. Naik paling hanya 100- 200 tapi naik 100 -200 juga harus diintervensi. Supaya tidak naik kalau perlu deflasi,”harapnya.
Ia yakin dengan program yang telah ia polih untuk menekan laju inflasi di Kalbar, bahkan dirinya langsung keliling kemana ke daerah untuk mengantarkan bantuan sosial.
“Saya yakin untuk inflasi September ini kita masih landai. Lalu kalau Oktober dampak pengalihan subsidi harus dijaga, saya keliling Kalbar ini untuk memastikan itu juga,”ujarnya.
Lalu Disperindag Provinsi juga telah dinta untuk melakukan operasi pasar. Dikatakannya pada September inilah menjadi titiknya, dan di Oktober sudah mulai menurun, serta di Desember harus hati-hati, karena malam tahun baru dan natal.
“Karena penduduk kita 40 persen non muslim sehingga pasti merayakan natal jadi kita harus jaga itu agar tidak begitu meningkat inflasinya,”ujarnya.
Dikatakannya ketika potensi terjadi inflasi di suatu daerah, tentu harus diketahui kondisi penduduk untuk kemudian harus diintervensi.
“Data itu penting karena semua tergantung pada data, salah data salah kebijakan, salah kebijakan akibatnya fatal. Yang mana untuk kepentingan masyarakat yang tidak mampu,”pungkasnya. (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/ANGGI-270922-BANSOS.jpg)