Rekrutmen PPPK Tahun 2022 di Sekadau Diperkirakan Akhir Tahun

Kasubbid Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian ASN, BKPSDM Kabupaten Sekadau, Ferdinano Husno mengatakan khusus rekrutmen PPPK Guru

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Marpina Sindika Wulandari
Kasubbid Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian ASN, BKPSDM Kabupaten Sekadau, Ferdinano Husno 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Dinas BKPSDM Kabupaten Sekadau ungkap rekrutmen PPPK guru dan non guru di tahun 2022 akan segera dilaksanakan akhir tahun.

Sedangkan rekrutmen CPNS 2022 belum ada kepastian, Senin 26 September 2022.

Kasubbid Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian ASN, BKPSDM Kabupaten Sekadau, Ferdinano Husno mengatakan khusus rekrutmen PPPK Guru diperkirakan mulai pada bulan Oktober dengan pembentukan panitia seleksi. Yang mana proses seleksi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan BKPSDM.

Sementara untuk PPPK non guru ( kesehatan dan teknis) masih menunggu instruksi dari BKN. Sehingga diperkirakan rekrutmen PPPK guru dan non guru dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Dimana nantinya untuk proses seleksi PPPK non guru akan dilakukan secara online.

Kantor Pertanahan Sekadau Targetkan 5.230 Bidang Tanah Disertifikasi Tahun 2022

"Untuk persiapan, kita sedang konsultasi dan koordinasi dengan Disdik untuk pembentukan pansel. PPPK Guru ini dari tingkat TK, SD, dan SMP dan minimal terdaftar di dapodik sejak 3 tahun terakhir. Kalau untuk rekrutmen CPNS tahun 2022 informasinya tidak ada, karena fokus pada PPPK, " jelas Husno.

Adapun kuota untuk PPPK Guru di tahun 2022 berjumlah 158 dengan rincian 100 formasi yang akan diikutsertakan dalam seleksi. Sementara 58 lainnya merupakan mereka yang sudah lulus pada seleksi tahap III di tahun sebelumnya, namun belum mendapatkan lokasi penempatan.

Sementara itu, untuk PPPK kesehatan, ada sebanyak 40 kuota khusus bagi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan. Sedangkan tenaga teknis memiliki kuota sebanyak 29. Husno mengatakan, sejatinya kuota PPPK yang diajukan jauh lebih banyak. Namun hanya sedikit yang diterima oleh Kemenpan.

"Banyak yang diajukan dan ada yang tidak disetujui oleh Kemenpan. Contohnya di Pemadam Kebakaran kita ajukan 30 dan penyuluh perikanan, itu tidak disetujui. Karena setelah di cek itu bukan PPPK harus diisi oleh PNS, " jelas. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved